Sukses Pemerintahan Jokowi Sejahterakan Rakyat Siap Dilanjutkan Prabowo

Kamis, 24/10/2024 | 15:31 WIB | NEWS

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

□NASIONAL

Oleh: Patrick Pinaria - Medcom.id

Jakarta, GetarMerdeka.com — Kesejahteraan rakyat di Tanah Air selalu menjadi perhatian bagi pemerintah. Tak terkecuali pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berbagai program di beberapa sektor diterapkan pemerintah pada masa 10 tahun kepemimpinan Jokowi ini demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selama itu, pemerintah berhasil mengoptimalkan program yang telah berjalan, sekaligus menciptakan langkah-langkah baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini dinilai dapat membantu rakyat golongan ekonomi ke bawah untuk memenuhi kebutuhan sekolah untuk anaknya atau pun berobat.

Masih banyak lagi program-program dan langkah-langkah kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Berikut di antaranya:

Kebijakan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, yakni membuat kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengalihan subsidi BBM tersebut bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

"Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada 3 September 2022.

Kebijakan ini dibuat agar penggunaan BBM subsidi bisa dinikmati lebih banyak kelompok masyarakat yang tidak mampu. Menurutnya, saat itu, masih banyak kelompok masyarakat mampu justru menggunakan BBM subsidi.

"Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," ujarnya.

Kemudian, pemerintah juga memberikan bantalan sosial bagi masyarakat seiring penetapan kebijakan pengalihan subsidi BBM. Dalam hal ini, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan total sebesar Rp12,4 triliun.

"Diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu, sebesar Rp150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan," jelas Presiden.

Kebijakan program subsidi BBM tepat sasaran ini juga didukung dengan pemanfaatan teknologi digital agar berjalan maksimal. Di mana, dalam hal ini, Pertamina telah menuntaskan digitalisasi SPBU. Hal ini untuk memperketat pengawasan di SPBU agar tidak terjadi penyalahgunaan di mata rantai distribusi mulai dari terminal BBM hingga SPBU dan transaksi penjualan BBM di setiap SPBU secara real-time. Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Transformasi Digital Berdampak Luas terhadap Berbagai Sektor Selain dapat memantau transaksi penjualan, penerapan sistem tekonologi juga untuk meningkatkan standar layanan dan operasional. Dengan sistem tekonologi digitalisasi ini, Pertamina bisa memantau kondisi stok dan penjualan BBM, hingga transaksi pembayaran di SPBU serta pengelolaan penyaluran BBM bersubsidi.

Selain itu, digitalisasi SPBU juga memiliki dampak lain seperti pembatasan transaksi sesuai kuota per kendaraan per hari. Dalam ketentuannya, pembatasan tersebut antara lain untuk kendaraan roda empat pribadi dibatasi maksimal hingga 60 liter per hari. Sedangkan untuk angkutan umum orang atau barang roda empat sebanyak 80 liter per hari, kemudian untuk angkutan umum roda enam sebanyak 200 liter per hari.

Hal tersebut mendapat respons cukup positif dari warga. Salah satu warga di Jambi bernama Insan mengaku tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar subsidi solar, meskipun harus mengantre.

"Sejak ada pembatasan itu kalau solar di SPBU enggak sulit (carinya). Cuma antrenya yang panjang. Biasanya ada jam-jamnya pagi sama sore antrenya udah panjang," kata Insan.

Bukan hanya subsidi BBM, pemerintah juga melakukan penyesuaian subsidi untuk kendaraan listrik. Subsidi ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan industri kendaraan listrik dan juga menjadi penunjang masyarakat untuk beralih ke transportasi berbasis listrik atau baterai.

Jokowi menilai jika pembelian kendaraan listrik dipermudah melalui adanya insentif maka akan memberikan multiplier effect ke berbagai hal, seperti peningkatan pajak, peningkatan lapangan pekerjaan, hingga imbas positif lainnya ke industri turunan dari kendaraan listrik tersebut.

"Kita harapkan dengan insentif itu industri mobil listrik, motor listrik di negara kita bisa berkembang, kalau berkembang pajak pasti meningkat, PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) pasti bertambah dan yang paling penting akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya karena ini akan mendorong industri pendukung lainnya," katanya di Istana Merdeka pada 21 Desember 2022.

Pada realisasinya, pemerintah memberlakukan subsidi untuk kendaraan listrik baik sepeda motor dan juga mobil pada Maret 2023. Untuk sepeda motor, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp7 juta untuk sepeda motor listrik, sedangkan Rp70 juta bagi mobil listrik.

Bantuan sosial perkuat daya konsumsi rakyat

Pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga kesejahteraan rakyat ketika masa pandemi Covid-19. Pada masa itu, pemerintah menetapkan program bantuan sosial seperti PKH, BLT, kartu Pra Kerja. Program-program tersebut dibuat untuk membantu para warga yang ekonominya terdampak akibat Covid-19.

Salah satu program yang ditetapkan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600ribu. BSU ditetapkan pada 2020 dan diberikan kepada 15,7 juta pekerja bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.

BSU dengan besaran Rp600 ribu saban bulan ini bagian dari usaha pemerintah untuk memperkuat konsumsi masyarakat, agar pemulihan ekonomi nasional bisa dipercepat. Tujuannya, untuk menghindarkan Indonesia dari resesi yang berat akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Kemudian, pemerintah juga memberikan bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), dengan total anggaran Rp37,4 triliun. Per Agustus 2020, dana yang telah tersalurkan mencapai Rp27 triliun untuk 10 juta keluarga atau 40 juta orang golongan sangat miskin.

Pada periode sama, pemerintah menyalurkan anggaran sebesar Rp26 triliun untuk program bantuan sosial sembako dari total alokasi Rp43,6 triliun. Program Kartu Sembako ini menyasar sedikitnya 20 juta keluarga atau 80 juta orang.

Kini, program PKH dan sembako terus dilanjutkan pemerintah meski pandemi Covid-19 sudah berakhir. Program bantuan ini mendapat sambutan positif dari warga karena telah membantu meringankan beban perekonomian mereka. Untuk realisasi distribusinya, pemerintah mempercayakan penyaluran bansos sembako dan PKH kepada salah satu BUMN, Pos Indonesia.

"Sangat membantu untuk keluarga. Saya punya anak kecil masih sekolah juga. Uangnya bisa buat bayar uang sekolah untuk anak saya yang kecil. Untuk anak yang besar, uangnya bisa buat beli seragam, buku, dan lain-lain," kata warga asal Kelurahan Sukarejo, Semarang Timur, Lili.

Pengalaman serupa juga dirasakan warga asal Kampung Turi Teguh, Fitria Amarani. Ia senang mendapatkan bantuan ini. Baginya, uang sebesar Rp975 ribu ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Senada dengan Lili, Fitria menjelaskan bahwa bantuan tersebut membantu menutupi biaya pendidikan anak-anak mereka dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

"Saya dapat Rp975 ribu untuk PKH dan sembako. Saya gunakan untuk beli seragam, sepatu, buku, perlengkapan sekolah anak," kata Fitria.

Selain itu ada pula program Kartu Prakerja yang juga diterapkan pemerintah. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan Kompetensi Kerja yang ditujukan untuk Pencari Kerja, Pekerja/Buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Dampak positif dari program Kartu Prakerja ini dirasakan Omi yang merupakan penyandang disabilitas. Ia sangat terbantu dengan program tersebut karena mendapatkan dan mengembangkan ilmunya sebagai content creator.

"Gede lumayan dampaknya. Bahkan teman saya yang baru lihat lagi bilang ada view yang sudah sampai 6.000, bahkan yang sudah di-upload beberapa bulan," ujar Omi.

Kemudahan akses layanan kesehatan

Bukan hanya dari sisi perekonomian, pemerintah juga memberi perhatian besar kesejahteraan masyarakat dari sisi kesehatan. Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kemudahan akses tersebut diberikan kepada masyarakat melalui Program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kehadiran program KIS diperuntukkan bagi masyarakat miskin ydiang tidak mampu agar dapat mengakses layanan kesehatan gratis. Lebih dari 267 juta jiwa menjadi peserta JKN-KIS, yang artinya negara menjamin perawatan kesehatan sampai sembuh bagi 95 persen penduduk Indonesia.

Banyak warga pun merasakan manfaat KIS ini. Salah satunya, warga asal Kecamatan Wonosari, Rina Ery Maryanti. Bahkan, manfaat dari program KIS ini juga dirasakan keluarganya.

"Saya dan keluarga terbantu sekali. Pengobatan mulai dari kakek saya waktu itu di rumah sakit juga sudah menggunakan BPJS. Ibu saya juga. Terus waktu saya hamil sampai melahirkan juga di rumah sakit menggunakan BPJS. Imunisasi lengkap untuk anak balita saya yang sekarang juga sudah menggunakan BPJS," ujar Rina seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Januari 2024.

Ia merasa pelayanan dari BPJS Kesehatan yang diterima sangat memuaskan. Ia pun berharap agar program jaminan sosial kesehatan bisa terus dilanjutkan untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia.

"Saya mohon untuk Bapak Jokowi untuk melanjutkan semua programnya kemarin dilanjutkan lagi saja karena itu sangat membantu masyarakat Indonesia mulai dari BPJS Kesehatan, PKH, juga jaminan pendidikan untuk anak-anak," jelasnya.

Pemerintah juga melakukan upaya pemulihan dan transformasi dari sektor kesehatan. Salah satunya, transformasi layanan primer.

Sebelum pemerintahan Jokowi, akses kesehatan dalam layanan primer tidak berjalan optimal. Terutama dalam penemuan kasus penyakit sejak dini. Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, transformasi layanan primer terjadi. Di antaranya, pembangunan 165 Puskesmas sesuai standar, penggalanganan komitmen Pemda untuk mengisi formasi ASN bidang Kesehatan tahun 2024 sesuai kebutuhan prioritas, dan program Integrasi Layanan Primer (ILP) dari tingkat Puskesmas hingga Posyandu.

Baca juga: #10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Konektivitas

Transformasi juga dilakukan dalam layanan rujukan. Beberapa transformasi di antaranya pengampuan jejaring layanan KJSU, Proctorship (pengembangan kapasitas intervensi kardiovaskuler ke RS Tulungagung, pendampingan RS Adam Malik untuk transplantasi ginjal, RSUD Soekarno di provinsi Bangka Belitung), pemberian bantuan alat kesehatan ke RS, dan kerja sama internasional dalam pembangunan RS dan knowledge sharing (RSJPN dengan Tokushukai Medical Group dan RS Ngoerah dengan Sun Medical Center Korsel).

Perbaikan nyata dalam sektor kesehatan di Tanah Air juga terlihat pada penurunan angka stunting. Dalam 10 tahun terakhir, angka stunting saat ini sudah menurun di titik 21,5 persen, dari yang awalnya berada di angka 37,2 persen saat pertama kali Jokowi menjabat Presiden.

Hal tersebut disampaikan Mantan Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI, Mayjen (Purn) Ponco Agus Prasojo dalam diskusi dialektika demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk 'Membedah Pidato Presiden di Bidang Kesehatan Yang Kian Membaik'.

"Beliau (Jokowi) menyampaikan dari sejak beliau menjabat, yaitu 37,2 persen sampai sekarang ini jadi 21,5 persen, jadi memang jelas dari angka ada penurunan berarti ada perbaikan masalah stunting," kata Ponco melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Agustus 2024.

Peningkatan layanan pendidikan

Selanjutnya ada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk memberi kesejahteraan masyarakat dalam dunia pendidikan. Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang skemanya kemudian berubah menjadi KIP Kuliah Merdeka. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan (uang kuliah) dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi dari KIP Kuliah.

“Dengan adanya KIP Kuliah Merdeka ini akan benar-benar meningkatkan rasa kepercayaan diri mahasiswa-mahasiswa tidak mampu yang ingin mengenyam pendidikan di kampus-kampus terhebat dan termahal,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dalam laman Kemendikbudristek.

Dari tahun ke tahun, anggaran dan penerima KIP kuliah terus meningkat. Tercatat pada tahun 2020, anggaran yang digelontorkan untuk program dalam sektor pendidikan ini hanya mencapai Rp3,7 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 552.706.

Pada 2021, anggaran meningkat lebih dari dua kali lipat yakni Rp7,5 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 674.187. Pada tahun berikutnya, anggaran KIP Kuliah mencapai Rp9,9 triliun dengan 780.014.

Anggaran sebesar Rp11,8 triliun kemudian dikucurkan untuk program KIP Kuliah. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pendidikan tinggi 913.636 penerima. Dan pada 2024, penerima KIP Kuliah berjumlah 985.577 orang dengan anggaran Rp13,9 triliun.

Sementara itu, bantuan biaya kuliah yang diberikan kepada penerima KIP Kuliah pada tahun 2024 berbeda-beda sesuai dengan akreditasi prodi. Rinciannya, akreditasi Unggul atau A atau Internasional maksimal Rp8 juta dan prodi kedokteran maksimal Rp12 juta. Prodi dengan akreditasi Baik Sekali atau B maksimal Rp4 juta. Prodi dengan akreditasi Baik atau C maksimal Rp2,4 juta.

Pengentasan kemiskinan

Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo diklaim telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu fokus komitmen dari Jokowi.

Hal ini tampak dari jumlah anggaran perlindungan sosial yang naik nyaris dua kali lipat sejak tahun 2015, dengan rata-rata kenaikan anggaran kemiskinan sebesar 10,5 persen per tahun, dari Rp247,6 triliun pada 2015 hingga Rp436,2 triliun pada 2023.

Tingkat kemiskinan juga terlihat menurun baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun ke level 7,09 persen dari 7,29 persen pada Maret 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan menjadi sebesar 11,79 persen dari 12,22 persen pada Maret 2023. Penurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.

“Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) juga menurun dan berada di bawah level prapandemi menjadi sebesar 0,379 pada Maret 2024 (Maret 2023: 0,388). Level tersebut merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan,” kata Kepala Badan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sabtu, 12 Oktober 2024.

Berhasilnya pencapaian ini tak lepas dari berbagai kebijakan yang dianggap bisa menopang pertumbuhan salah satunya pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik. Hal tersebut mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah.

Selain insentif tersebut, terdapat kebijakan lain yang diberikan Pemerintah bagi masyarakat kelas menengah seperti subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah.

Komitmen Prabowo lanjutkan program pemerintahan Jokowi

Adapun program pada masa pemerintahan Jokowi siap dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia berjanji akan meneruskan apa yang dilakukan Jokowi, usai dirinya dilantik Oktober 2024.

"Kami akan lanjutkan semua program Bapak," tegas Prabowo dalam Apel Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Prabowo menegaskan akan akan berhati-hati dalam melanjutkan program Jokowi. Kekurangan dalam program Jokowi, dijanjikan akan diperbaiki.

"Yang kurang akan kita perbaiki dan tidak ada pemimpin yang paripurna, apalagi saya," ujar Prabowo.

Sementara itu, Jokowi menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan saat pergantian kepemimpinan. Pernyataan itu dicetuskan di depan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Bapak ibu yang saya hormati, keberilanjutan itu sangat penting, baik itu keberlanjutan program kerakyatan," kata Jokowi di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Jokowi percaya Prabowo akan melanjutkan pembangunan negeri yang sudah dilakukannya. Jokowi juga yakin cita-cita Indonesia Emas akan terjamin di tangan Presiden terpilih itu.

"Termasuk rasa percaya dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Indonesia dengan keberlanjutannya akan mampu meraih cita-cita Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Saya sangat meyakini itu, insyaAllah," ucap Jokowi. (ros/desk*)

Sumber: Medcom.id

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan follow Channel WhatsApp Medcom.id and Subcription Link YouTube GetarMerdeka.com TVGM Online Channel-8 WhatsApp +6281806227514 Akulah Indonesia Merdeka!!! Salam Kebangsaan @BungRonz

[gmc/ro1/adv]

Redaksi

Sukses Pemerintahan Jokowi Sejahterakan Rakyat Siap Dilanjutkan Prabowo