Sosialisasi BAHU Desa, Asisten I Harapkan Pembangunan dimulai dari Desa

Selasa, 08/10/2024 | 17:15 WIB | NEWS

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

■Foto: Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Fathurrahman. DiskominfotikNTB Getty Images © 2024 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin, diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Fathurrahman, menyampaikan selamat datang kepada peserta Sosialiasi bantuan advokasi, pelayanan hukum dan usaha desa (Bahu desa) dan Fokus Group Discussion (FGD) pengembangan desa wisata dan Sustainable Development Goals (SDGS) desa tahun 2024.

Asisten I Setda NTB, Fathurrahman menjelaskan, paradigma pembangunan telah bergeser. Pembangunan tidak lagi sepenuhnya berorientasi dari kota, tetapi justru dimulai dari desa.

Desain pembangunan saat ini mengedepankan partisipasi aktif masyarakat desa, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi ini tidak hanya bersifat normatif melalui forum formal, tetapi lebih pada kualitas keterlibatan masyarakat.

“Saat ini, paradigma pembangunan telah bergeser. Pembangunan tidak lagi sepenuhnya berorientasi dari kota, tapi dimulai dari desa,” terang Fathurahman, di hotel Jayakarta Senggigi Mataram, Selasa (08/10/2024).

Menurutnya, kehadiran bahu desa sangat penting untuk memastikan bahwa warga desa memiliki pemahaman dan akses yang lebih baik terhadap hak mereka baik dalam hal hukum maupun pengelolaan usaha.

Dia berharap dengan terselenggaranya kegiatan tersebut dapat mendorong terciptanya desa-desa yang mandiri, baik dadi segi hukum maupun ekonomi.

“Terkait program bahu desa, kita menyadari bahwa akses terhadap pelayanan hukum dan advokasi bagi masyarakat desa sering kali terbatas. Sehingga Kehadiran bahu desa sangat penting untuk masyarakat.” jelasnya.

ist.php diskominfotikntb

Asisten I Fathurahman juga menambahkan sosialisasi advokasi pelayanan hukum, dan usaha desa tersebut menjadi sangat strategis. setiap kebijakan terkait pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan usaha desa dapat selaras dan sejalan antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah pusat.

“Pengembangan dan pembangun desa dapat selaras dari desa hingga pusat,” tambahnya

Selain itu, dari kegiatan sosialisasi dapat mendorong terbentuknya kader pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki pemahaman hukum, serta kemampuan memberikan advokasi yang menyeluruh kepada masyarakat.

Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembentukan desa yang lebih maju, mandiri dan sejahtera

“Kami berharap agenda ini dapat mempercepat pembentukan desa lebih maju, mandiri, dan sejahtera.” ujarnya.

Peserta Sosialiasi tersebut dihadiri oleh beberapa Provinsi diantaranya NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. (*)

[gmc/ikp/ro1/adv]

SHARE