Pj Gubernur NTB hadiri rapat koordinasi bahas antisipasi Isu PHK dan Persiapan Penetapan Upah Minimum 2025

Kamis, 31/10/2024 | 16:51 WIB | NEWS

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

■Foto: Biro Adpim Getty Images © 2024 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hassanudin, mengikuti rapat koordinasi yang diadakan secara virtual dalam rangka antisipasi maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persiapan penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Mendagri, Tito Karnavian, dan Menaker Prof. Yassierli dan dihadiri oleh para Gubernur dan Bupati serta pejabat dari berbagai provinsi di Indonesia.

((Foto: Biro Adpim NTB)

Dalam rapat tersebut, membahas agenda penting ketenagakerjaan dengan 7 sub point. Mendagri Tito mengajak semua kepala daerah untuk segera membuat strategi cepat berupa dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses penetapan upah agar tercapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

“Segera untuk aktifkan langkah-langkah preventif antara pemerintah dengan pengusaha yang diwakili APINDO dan KADIN serta para buruh pekerja yang diwakili oleh organisasinya masing-masing,” ujar Mendagri Tito via Zoom, Kamis, 31/10/2024.

Mendagri Tito juga menerangkan untuk menyertakan Forkopimda, baik dari Kepolisian, TNI, Kejati, Kejari, dan kejaksaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan satu kepahaman.

“Sertakan Forkopimda baik dari kepolisian kemudian TNI, Pangdam dan dandim dan kejaksaan untuk rapat, sehingga mereka paham bahwa keputusan sudah diambil,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli memberikan sejumlah arahan kepada pemerintah daerah untuk membangun sistem peringatan dini PHK, agar dapat diketahui adanya potensi PHK di perusahaan pada masing-masing Daerah, mendorong perusahaan dan pekerja untuk mengoptimalkan dialog sosial dalam mencari solusi terbaik agar kelangsungan berusaha dan bekerja tetap terjaga, serta koordinasi dengan KADIN dan APINDO setempat tetap terjalin.

“Memitigasi resiko PHK dengan cara membuat sistem peringatan dini PHK, agar dapat diketahui adanya potensi PHK di perusahaan,” tegasnya.

Terakhir Mendagri Tito berharap, agar sub point isu yang didiskusikan dalam rapat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan resiko yang sangat kecil.

“Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan isu yang kita kerjakan ini mendapatkan resiko yang kecil.” tutupnya. (ikp/adp/desk*).

#Saksikan Live TVGM ONLONE Live TV Digital Streaming Video Channel-8:

#IKLAN ADVERTORIAL ADVERTISEMENT

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Iklan Advertorial Advertisement #follow Channel WhatsApp Getar Merdeka and Subcription Link YouTube GetarMerdeka.com TVGM ONLINE Live TV Digital Channel-8 WhatsApp +6281806227514 Akulah Indonesia Merdeka!!! Salam Kebangsaan @BungRonz

[gmc/ikp/ro1/adv]

SHARE