Obesitas Kabinet dan Langkah Mundur Tata Kelola Pemerintahan

Senin, 28/10/2024 | 22:20 WIB | NEWS

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

□Kolom

Oleh: Muhammad Quranul Kariem - detikNews

Jakarta, GetarMerdeka.com — Presiden Prabowo telah melantik Menteri dan Wakil Menteri pada 21 Oktober 2024 yang lalu dalam kabinet pemerintahan yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Pasca revisi Undang-Undang Kementerian, jumlah yang sebelumnya dibatasi hanya 34 Kementerian menjadi tidak terbatas. Saat ini terdapat 46 Menteri (7 Menteri Koordinator dan 39 Menteri) dan 56 Wakil Menteri, jumlah yang sangat besar selama periode pemerintahan Orde Baru dan Reformasi.

Presiden Prabowo mengungkapkan struktur kabinetnya yang sangat besar karena alasan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar. Pernyataan tersebut berimplikasi pada beberapa hal. Pertama, bahwa keyakinan Presiden Prabowo mungkin benar, karena memang secara teritorial maupun kuantitas penduduk, Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan membutuhkan banyak kalangan untuk bersama-sama mengelola negara.

Namun, di dalam pemerintahan, sebuah kebijakan seharusnya dapat diukur dengan sistem birokrasi maupun kapasitas anggaran. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo – Gibran sepertinya mendistorsi konsep tata kelola yang memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan.

Kedua, Presiden Prabowo tidak benar-benar memahami bahwa kabinetnya mayoritas tidak akan dapat langsung bekerja dengan optimal, karena dibutuhkan kerja-kerja teknokratik yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, yaitu membuat Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait dengan kelembagaan atau organisasi dalam kementerian tersebut.

Selain itu juga dibutuhkan infrastruktur pendukung seperti kantor/gedung kementerian-kementerian baru, pengisian pejabat baru, dan proses mutasi aparatur sipil negara untuk mengisi berbagai formasi atau pos dalam kementerian. Refocusing atau restrukturisasi anggaran juga diperlukan untuk menjalankan program-program kementerian.

Ketiga, beberapa menteri dan/atau wakil menteri di Kabinet Merah Putih telah mulai mengeluh terkait dengan terbatasnya anggaran di institusinya. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa struktur anggaran kita memang terbatas. Dalam komposisi 34 kementerian saja, masih banyak kementerian yang mengeluh terkait terbatasnya anggaran yang dimiliki.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah dalam jangka pendek membuat pemerintah hanya memiliki dua pilihan, yaitu menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara atau mengajukan utang luar negeri.

Selama ini anggaran banyak diserap oleh proses birokrasi yang pada akhirnya membuat pelaksanaan program atau kebijakan untuk masyarakat tidak optimal serta hanya dapat memenuhi sasaran yang terbatas. Agar anggaran dapat benar-benar tepat sasaran dan sampai di masyarakat, pada umumnya pemerintah membuat kebijakan desentralisasi fiskal, di mana anggaran diberikan kepada pemerintah daerah bahkan hingga pemerintah desa.

Namun fenomena 'obesitas pemerintahan' dengan penambahan banyak struktur baru dapat dipastikan bahwa hal tersebut akan mereduksi peranan dari pemerintahan daerah dan pemerintah desa.

Keempat, beberapa kementerian memiliki irisan tugas pokok dan fungsi yang hampir sama. Hal ini juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang menjadi ciri khas dari penyakit birokrasi. Isu ego-sektoral antar kementerian selama ini belum benar-benar dapat diselesaikan dengan baik.

Bertambahnya struktur pemerintahan akan berpotensi meningkatkan kompleksitas masalah ego-sektoral. Dengan anggaran yang minim, saling bersilangan lingkup kewenangan akan menimbulkan kondisi yang kontra produktif dengan visi presiden.

Kelima, tren tata Kelola pemerintahan di dunia yang sebenarnya telah semakin maju, dengan adanya agile government yang berbasis penggunaan teknologi digital oleh pemerintah seharusnya mampu membuat pemerintahan lebih efektif dan efisien. Proses birokrasi yang dapat dipangkas menggunakan teknologi akan dapat meningkatkan nilai manfaat kepada masyarakat.

Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia pernah menyampaikan pidato bahwa birokrasi harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, tidak hanya sekadar menjalankan program atau kebijakan secara formalitas.

Obesitas membuat tubuh seorang manusia sulit bergerak dan mudah lelah karena timbunan lemak di dalam tubuh. Penderita obesitas hampir pasti dilarang oleh dokter untuk melakukan aktivitas yang berat seperti berlari karena akan membebani otot dan tulangnya; mereka hanya diperkenankan untuk jalan kaki.

Perumpamaan tersebut sepertinya dapat dilihat dari pemerintahan Prabowo – Gibran dengan struktur pemerintahan yang bertambah atau mengalami 'obesitas pemerintahan', akan cukup sulit untuk bergerak maju dengan melaju cepat, kemampuan birokrasinya akan melambat karena minimnya anggaran.

Semestinya Presiden Prabowo berani mengubah struktur pemerintahan menjadi lebih sederhana agar dapat bergerak secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan. Selain itu, Presiden Prabowo semestinya berfokus pada peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi berbagai sektor yang sebelumnya diyakini olehnya ada 'kebocoran' anggaran.

Penggunaan teknologi informasi dapat menciptakan birokrasi yang agile untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat. Presiden Prabowo juga bisa mendorong kinerja yang lebih baik dari pemerintahan daerah bahkan pemerintah desa sebagai upaya mewujudkan keberhasilan desentralisasi. Presiden hendaknya dapat mengevaluasi berbagai hal yang negatif dari pemerintahan sebelumnya, dan menetapkan prioritas masalah fundamental masyarakat.

Muhammad Quranul Kariem, S.I.P, M.I.P mahasiswa S3 Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (mmu/mmu/desk*)

Sumber: detikcom

#IKLAN ADVERTORIAL ADVERTISEMENT

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Iklan Advertorial Advertisement #follow Channel WhatsApp Getar Merdeka and Subcription Link YouTube GetarMerdeka.com TVGM ONLINE Live TV Digital Channel-8 WhatsApp +6281806227514 Akulah Indonesia Merdeka!!! Salam Kebangsaan @BungRonz

[gmc/dtc/ro1/adv]

Redaksi

Obesitas Kabinet dan Langkah Mundur Tata Kelola Pemerintahan