NTB Siapkan 2,5 Persen PAD untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran 2025

Rabu, 09/10/2024 | 13:44 WIB | NEWS

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

□Oleh: Muh Halwi - KBRN Mataram

■Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi. Foto: Biro Adpim Getty Images © 2024 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah daerah mengalokasikan 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk program makan bergizi gratis.

Sementara itu, untuk daerah dengan PAD di atas 45 persen, dialokasikan 3,2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan, sebanyak tujuh program akan dijalankan pada 100 hari pertama kerja Prabowo-Gibran di Provinsi NTB.

Untuk menyukseskan ini, pemerintah daerah tengah mengumpulkan data terkait alokasi anggaran.

"Saya perintahkan OPD terkait untuk mencari informasi mengenai dukungan dari tingkat nasional, apakah ada kucuran dari APBN atau dari daerah," kata Gita, Selasa (8/10/2024).

​Program makan bergizi gratis ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 62 miliar untuk Provinsi NTB dalam setahun. Di tingkat nasional, pemerintah telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program ini.

Gita juga menyebut bahwa rincian lebih lanjut terkait pelaksanaan program ini akan diumumkan setelah terbentuknya Badan Gizi Nasional. Selain itu, NTB juga mempersiapkan sejumlah program lain yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. 

Program pemeriksaan kesehatan gratis diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun secara nasional.

Sementara itu, pembangunan rumah sakit berkualitas di setiap daerah akan memerlukan anggaran Rp 1,8 triliun. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk program nasional lainnya, seperti penuntasan tuberkulosis dengan biaya Rp 8 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun, serta pengembangan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa sebesar Rp 15 triliun.

Gita menegaskan bahwa APBD 2025 akan ditinjau kembali dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyesuaikan dengan penganggaran program-program nasional.

"Saat ini, teman-teman BPKAD sedang berkoordinasi untuk memastikan alokasi anggaran ini berjalan lancar," tegas Sekda NTB.

Dengan berbagai persiapan ini, Provinsi NTB berharap dapat mendukung penuh program-program nasional yang diusung pemerintahan baru, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (muh/desk*)

Sumber : LPP RRI/ KBRN Mataram

[gmc/rri/ro1/adv]

SHARE