MotoGP 2024 Mandalika tetap digelar, Menparekraf RI siap Kolaborasi dengan MGPA soal hosting fee

Jum'at, 06/09/2024 | 14:43 WIB | NEWS

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

Doc. Istimewa Getty Images © 2024 GetarMerdeka.com

"Pemprov NTB fokus pada pembiayaan Pilkada dan PON, harap Pemerintah Pusat menanggung hosting fee MotoGP 2024."

Jakarta, GetarMerdeka.com — Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) masih menunggu kebijakan bantuan pemerintah pusat untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar 231 miliar rupiah. Nominal tersebut, terbilang cukup besar bila hanya ditanggung pemerintah provinsi. Pada tahun 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelontorkan 78,8 miliar rupiah dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia.

Menjelang MotoGP Mandalika 2024, Kemenparekraf dan pemerintah pusat belum memberikan bantuan yang sedang ditunggu penyelenggara MotoGP. Lantaran mencari formulasi yang tepat. Pada sisi lain, MotoGP harus tetap dilaksanakan, lantaran kejuaraan tersebut, membawa banyak dampak baik untuk Indonesia terutama kawasan NTB. Hal tersebut mengemuka pada acara talkshow Nation Hub yang diselenggarakan CNBC Indonesia TV (5/9/2024).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengatakan siap berkolaborasi dalam MotoGP 2024, saat ini pihaknya masih menunggu peluang untuk bekerja sama dengan penyelenggaraan acara tersebut. Menparekraf Sandiaga menekankan MotoGP telah menjadi ikon pariwisata di Indonesia bukan hanya NTB yang merasakan dampaknya tetapi juga seluruh destinasi wilayah atau wisata di Indonesia termasuk Bali.

Doc. Istimewa

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si berharap biaya hosting fee 2024, didanai pemerintah pusat. Harapan ini muncul, karena tidak adanya alokasi anggaran dari daerah untuk pembiayaan hosting fee. Selain itu pula, adanya acara nasional yang dibebankan kepada daerah, salah satunya adalah Pilkada serentak dan pelaksanaan PON.

"Pemprov NTB saat ini fokus pada penyelenggaraan Pilkada serentak yang mana program ini menyedot cukup banyak anggaran. Bukannya tidak sanggup untuk membantu hosting fee, hanya saja pihaknya perlu mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan berharap pembiayaan ditanggung pemerintah pusat," pungkasnya.

Semua pihak, dalam hal ini stakeholders MotoGP, diharapkan dapat menyukseskan penyelenggaraan MotoGP 2024, melalui sinergi kolaborasi dan kontribusi parisipatif demi kelancaran MotoGP.(tri/dyd/kpntb-kominfotikntb/CNBC Indonesia*)

[gmc/ikp/ro1/adv]

SHARE