Reporter: Getar Merdeka
Red IT: Firman Wage Prasetyo
Foto: Konferensi Pers Menteri Investasi/Kepala BKPM. (Tangkapan Layar Youtube BKPM) Getty Images © 2023 GetarMerdeka.com
Jakarta, GetarMerdeka.com — Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan mengikuti saran International Monetary Fund (IMF), yang menyarankan pemerintah Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi.Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Jumat (30/6/2023). "IMF mengatakan negara kita rugi, ini diluar nalar berpikir sehat saya. Darimana Indonesia rugi? Dengan kita hilirisasi penciptaan nilai tambah tinggi di negara kita," jelas Bahlil. Baca: Pencuri 5 Juta Ton Nikel Mau Dibui, Pemerintah Pegang Bukti Bahlil mencontohkan saat Indonesia melakukan hilirisasi ekspor nikel. Di mana nilai ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US$ 2,3 miliar, kemudian begitu bahan baku nikel diberhentikan untuk ekspor, nilai keuntungan Indonesia naik sepuluh kali lipat, menjadi US$ 30 miliar pada 2022. Kemudian juga keuntungan Indonesia dari hilirisasi yang terjadi dengan China, di mana defisit dengan China pada 2016-2017 sebesar US$ 13 miliar, menjadi surplus US$ 1 miliar karena adanya hilirisasi yang mendorong ekspor, tidak lagi berbentuk raw material. "Jadi IMF jangan ngawur-ngawur ngomongnya. Dengan hilirisasi ini, surplus neraca perdagangan sampai 25 bulan dan neraca pembayaran perbaikan dan surplus, karena hilirisasi," jelas Bahlil. "Langit mau runtuh pun, hilirisasi jadi prioritas negara di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Larangan ekspor tetap kita lakukan, kalau (digugat) ke WTO, ke WTO saja. Masa orang lain boleh kita gak boleh, yang bener aja," kata Bahlil lagi. Sebelumnya IMF meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi, khususnya tertuju pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan RI harus mempertimbangkan penghapusan kebijakan tersebut secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. "Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil," muat IMF dalam paparan "Article IV Consultation" dikutip Jumat (30/6/2023). "Ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," ujar IMF lagi mengingatkan kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain. Baca: IMF Minta Proyek Andalan Jokowi Dihapus, Luhut Langsung Gerak Karenanya IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini wajib diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Saksikan video di bawah ini:
IMF Minta Proyek Andalan Jokowi Dihapus, Luhut Bergerak
Artikel Selanjutnya
Waduh, Bahlil Sebut Investasi RI di Q1 2023 Loyo, Kenapa?
Reporter : Cantika Adinda Putri
Sumber : CNBC Indonesia
[gmc/cnbc/ind/cap]
TAG:
