Red IT: Firman Wage PrasetyoFacebook Twitter WhatsApp Instagram Youtube
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden) Getty Images © 2023 GetarMerdeka.comJakarta, GetarMerdeka.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PP itu mengatur retribusi daerah soal pelayanan kesehatan, pelayanan parkir, hingga pengendalian lalu lintas.PP 35/2023 itu diteken Jokowi pada 16 Juni 2023 sebagaimana salinannya dilihat detikcom, Selasa (20/6/2023). Retribusi daerah yang dimaksud dalam aturan ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Baca juga:
Aturan mengenai retribusi dijelaskan dalam Bagian Kedua PP tersebut. Jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
Pasal 26
(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
(3) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
Baca juga:
Adapun jenis pelayanan yang termasuk objek retribusi jasa umum meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. pelayanan pasar; dan
e. pengendalian lalu lintas.
Sedangkan jenis-jenis retribusi jasa usaha tertuang dalam Pasal 34. Berikut objek retribusi jasa usaha:
Pasal 34
(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 45
menjelaskan mengenai jenis retribusi perizinan tertentu. Berikut isinya:
Pasal 45
(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) huruf c meliputi:
a. persetujuan Bangunan gedung;
b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
c. pengelolaan pertambangan
Untuk membaca aturan lengkap mengenai PP Nomor 35 Tahun 2023, bisa dibaca di sini
ADVERTISEMENT
20Detik
Simak juga 'SBY Mimpi Bertemu Jokowi-Mega, Pengamat: Sambut Baik Tawaran Koalisi':
Reporter: Kanavino Ahmad Rizqo
Sumber: detikNews
[gmc/dtc/knv/imk]#tag jokowi aturan jokowi retribusi daerah
Facebook Twitter WhatsApp Instagram Youtube
