Red IT: Firman Wage Prasetyo
Menkeu Sri Mulyani. Tira Santia ©2023 Liputan6.com Getty Images © 2023 GetarMerdeka.com"Langkah konkret dari negara maju sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan aksi iklim termasuk melalui pemenuhan komitmen sebesar USD 100 miliar per tahun yang hingga saat ini masih belum terpenuhi,"
Jakarta, GetarMerdeka.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan komitmen negara maju mengumpulkan dana USD100 miliar per tahun untuk membantu pendanaan pencegahan perubahan iklim masih belum terpenuhi. Padahal tidak semua negara bisa menghadapi tantangan ini, baik dari sisi pembiayaan, teknologi, dan keahlian untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau bagi semua."Langkah konkret dari negara maju sangat dibutuhkan untuk membantu pendanaan aksi iklim termasuk melalui pemenuhan komitmen sebesar USD 100 miliar per tahun yang hingga saat ini masih belum terpenuhi," kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya, dikutip Jakarta, Minggu (25/6).
Dia menuturkan saat ini, banyak negara berkembang memiliki keterbatasan dalam pendanaan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistem keuangan global termasuk bank pembangunan multilateral dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan (financing gap) terutama untuk negara berkembang.
Di sisi lain, diperlukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan intensitas lebih tinggi yang berbahaya dan mengakibatkan kehilangan dan kerusakan (loss and damage) baik pada alam maupun manusia. Berbagai upaya dan antisipasi yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kapasitas bank pembangunan multilateral dan lembaga keuangan.
BACA JUGA:
NASA Tunjukan Visualisasi Wilayah di Bumi yang Paling Menghasilkan Karbon Dioksida
"Termasuk memprioritaskan fasilitas hibah dan concessional financing lainnya," kata dia.
Sebelumnya, dalam pembukaan pertemuan the Paris Summit for a New Financing Pact Presiden Emmanuel Macron menyampaikan dunia membutuhkan gebrakan keuangan publik (public finance shock) untuk menghadapi tantangan dari perubahan iklim. Mengingat sistem keuangan global saat ini dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk penanganan tantangan global.
Para pembuat kebijakan dan negara-negara diharapkan tidak mengembangkan kebijakan untuk mempertandingkan antara upaya mengentaskan kemiskinan dengan upaya melindungi planet. Sebab keduanya upaya tersebut seharusnya berjalan beriringan.[gmc/mdk/azz]
Reporter : Anisyah Al Faqir
Sumber: merdekacom
BACA JUGA:
Protes Jakarta Tenggelam, Warga Pulau Pari Datangi Pabrik Holcim di Swiss
Topik berita Terkait:
