Jum'at, 13/05/2022
| 12:45 WIB
| NEWS
Reporter: Tim Getar Merdeka
| Red IT: Firman Wage Prasetyo
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Ir Ni Wayan Rusmawati M.Si/ist. Getty Images ©2022 GetarMerdeka.com
Sumbawa Besar, GetarMerdeka.com — Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Ir Ni Wayan Rusmawati M.Si dalam keterangan Persnya kepada awak media diruang kerjanya Kamis (12/05) menyatakan dalam tahun anggaran 2022 ini selain mendapatkan program UPLAND IPAD-USDB dari Pusat senilai Rp 11,3 Miliar, juga sejumlah paket proyek fisik Distan mendapat dukungan bantuan anggaran dari DBHCT, Pokir dan DAK, yang saat ini sedang dilakukan persiapan bagi proses lelang tendernya.
Adapun Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang dialokasikan melalui APBD 2022 mencapai sekitar Rp 2 Miliar (Bappeda) terang Wayan akrab pejabat srikandi ini disapa, sebagian anggarannya dialokasikan untuk menunjang kegiatan program bagi kelompok tembakau Macho yang ada di Desa Buer Kecamatan Buer, baik itu dalam menunjang kegiatan pengadaan dan pengembangan peralatan dan gudang penunjang dalam kegiatan pengelolaannya oleh kelompok tembakau Macho tersebut, juga diarahkan untuk menunjang kegiatan lainnya yang menjadi prioritas di wilayah setempat, baik itu dengan membangun jalan usaha tani (JUT), sumur bor dan kegiatan program lainnya.
Wayan juga menjelaskan, untuk bantuan anggaran yang dialokasikan oleh sejumlah anggota DPRD Sumbawa melalui Pokok Pikiran (Pokir) aspirasi anggota Dewan, dengan proses pengadaannya menggunakan sistem E-Catalog dan Tender mencapai total anggaran sekitar Rp 9 Miliar, dalam bentuk pengadaan tracktor, comben, handsprayer, alat tanam jagung, alat pemikel jagung, mesin air, handsblower dan lainnya, dimana saat ini sedang dalam proses penuntasannya, dengan harapan paling tidak pada bulan Juni mendatang sudah bisa dilaksanakan kegiatan action bagi pelaksanaannya.
Disamping itu tahun 2022 ini, Distan Sumbawa juga mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat melalui BPSDM Kementerian Pertanian Republik Indonesia sekitar Rp 1,2 Miliar, yang diperuntukan bagi pembangunan BPP model yaitu BPP Lopok dan Maronge, jadi bagaimana BPP tersebut kita buat menjadi BPP Model yang memiliki sarana prasarana dan fasilitas penunjang yang lebih memadai dan representatif kedepan, dengan penataan, pembenahan dan pembangunan (rehabilitasi) gedung Kantor, ruang pertemuan (Aula) dan harus ada sumber air, dengan berkas dokumen tendernya sedang dalam proses pemeriksaan probity audit oleh Inspektorat, bahkan tahun 2021 lalu ada 10 BPP yang telah dilakukan rehabilitasi ringan dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp 1 Miliar, dan masih ada PR berupa 5 BPP Kecamatan lainnya seperti BPP Labuan Badas, Rhee, Lantung, Orong Telu dan Batulanteh yang telah diusulkan agar tahun 2023 mendatang dapat dilakukan pembenahan," kata Wayan Rusmawati.
[gmc/sbw/a66]
