Selasa, 24/05/2022
| 20:11 WIB
| NEWS
Reporter: Tim Getar Merdeka
| Red IT: Firman Wage Prasetyo
Getty Images ©2022 GetarMerdeka.com
Lombok Barat, GetarMerdeka.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zukiflimansyah mengunjungi Command Center. Ia sangat mengapresiasi Command Center yang dimiliki Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara l sebagai pusat control terkait update perkembangan dan progres pekerjaan fisik infrastruktur sumber daya air dan mengontrol tinggi muka air disemua bendungan termasuk Waduk, dan saluran irigasi di seluruh NTB.
Hal tersebut disampaikan Bang Zul sapaan akrab Gubernur Nusa Tenggara Barat saat menghadiri penandatanganan kontrak remidial dan penanganan sidemensi Bendungan di Pulau Lombok I, Pulau Sumbawa I, Pulau Sumbawa II, Pulau Sumbawa III dan Pulau Sumbawa IV, di Kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara l, di Gerimak Indah Narmada, Lombok Barat, Senin (23/5).
"Dengan adanya pusat control progres bendungan yang berada di BWS Nusa Tenggara I, akan mempermudah informasi tentang debit air atau ketinggian muka air dalam penanggulangan banjir di Provinsi NTB," ucapnya.
Dalam rangka mengelola risiko pada Program Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) Phase II pada BWS NTB I, diperlukan manajemen risiko yang memadai, guna mengawal pencapaian tujuan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi Bendungan eksisting dan peningkatan operasional dan keamanan Bendungan.(Istimewa)
#Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I NTB, Dr. Ir. Hendra Ahyadi, MT., , saat menghadiri penandatanganan kontrak remidial dan penanganan sidemensi Bendungan di Pulau Lombok I, Pulau Sumbawa I, Pulau Sumbawa II, Pulau Sumbawa III dan Pulau Sumbawa IV, di Kantor Balai Wilayah Sungai NT I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Gerimak Indah Narmada, Lombok Barat, Senin 23 Mei 2022.
Dalam rangka mengelola risiko pada Program Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) Phase II pada BWS NTB I, diperlukan manajemen risiko yang memadai, guna mengawal pencapaian tujuan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi Bendungan eksisting dan peningkatan operasional dan keamanan Bendungan.
Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk organisasi instansi pemerintah tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan risiko sendiri merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Mengelola risiko pada Program Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) Phase II pada Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, diperlukan manajemen risiko yang memadai guna mengawal pencapaian tujuan kegiatan yaitu pelaksanaan rehabilitasi bendungan eksisting dan peningkatan operasional dan keamanan bendungannya.
Sebelumnya, Risk Management Program DOISP Phase II pada BWS Nusa Tenggara I telah dilaksanakan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Satker Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dengan Perwakilan BPKP Provinsi NTB tentang Pengembangan Manajemen Pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Selasa (9/2) bertempat di Hotel Lombok Astoria Mataram, BPKP NTB menghadiri undangan sebagai narasumber dalam kegiatan penilaian risiko program DOISP Phase II Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Tahun Anggaran 2021 tersebut.
Di ruang tersebut merupakan pusat kontrol seperti memantau progres pekerjaan fisik infrastruktur sumber daya air dan mengontrol tinggi muka air yang sedang terjadi di semua Bendungan, waduk, saluran irigasi yang berada seluruh Provinsi NTB," jelas Hendra Ahyadi.
Selain itu, Gubernur sangat mengapresiasi adanya pusat control progres bendungan yang berada di BWS NT I NTB, akan mempermudah informasi tentang debit air atau ketinggian muka air dalam penanggulangan banjir di Provinsi NTB.
[gmc/ikp/san/adp]
