Selasa, 24/05/2022
| 20:32 WIB
| NEWS
Reporter: Tim Getar Merdeka
| Red IT: Firman Wage Prasetyo
Kabid Prasarana yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Sumbawa Sukiman. Getty Images ©2022 GetarMerdeka.com
Sumbawa Besar, GetarMerdeka.com — Kabid Prasarana yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Sumbawa Sukiman ketika ditemui awak media diruang kerjanya Senin siang (23/05) menyatakan khusus untuk Bidang Prasarana Distan dalam tahun anggaran 2022 ini selain mendapatkan program Upland bagian pengadaan bibit bawang merah senilai Rp 11,3 Miliar, ada juga program lain dari DAK, LP2B maupun Pokok Pokiran (Pokir) aspirasi dari sejumlah anggota DPRD Sumbawa kaitan dengan sejumlah pembangunan fisik bidang pertanian.
PPK Sukiman menjelaskan, khusus untuk program DAK senilai Rp 1 Miliar lebih sistem pengelolaan dikerjakan langsung oleh kelompok secara swakelola dengan rencana proses action pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan sudah dapat dimulai pekan ini.
Sebelumnya, seluruh kelompok penerima manfaat sudah diberikan pengarahan berkaitan dengan metode pelaksanaan di tingkat lapangan untuk DAK pembangunan jaringan tersier disekitar areal persawahan mereka, katanya.
Menurutnya, sesuai dengan perencanaan program DAK fisik pembangunan jaringan tersier ini diperuntukan bagi 14 kelompok tani yang tersebar di Kecamatan Alas dan Alas Barat dengan bantuan anggaran sebesar Rp 75 Juta per kelompok, artinya anggaran tersebut diberikan untuk dapat membantu kelompok tani dalam membangun jaringan tersier disekitar areal lahan persawahan mereka, sehingga kedepan memperlancar pasokan air yang dibutuhkan untuk mengairi areal lahan persawahan setempat.
Ada juga program LP2B - lahan pertanian pangan yang berkelanjutan ini, outputnya SK Bupati (Perbup) itu bisa dihasilkan kaitan dengan lahan pertanian yang dialihfungsikan misalnya; ada lahan yang digunakan untuk kebutuhan bangunan (rumah atau gudang), nanti akan digantikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
Dengan areal lahan sasaran di seluruh Kabupaten Sumbawa, dengan kegiatan sosialisasi LP2B ini akan datang dari Kementerian Pertanian untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh Camat dan Kepala Desa, sehingga nanti kalau ada kegiatan pembangunan gudang di lahan produksi tentu harus diganti dengan areal lahan yang baru dan berproduksi.
"Langkah awal pendataan lahan pertanian dimaksud akan ditunjuk tim konsultan pelaksana," ujarnya.
Begitu pula ada Pokok Pikiran (Pokir) aspirasi sejumlah anggota DPRD Sumbawa pada anggaran yang mencapai sekitar Rp 5,3 Miliar, dan saat ini sedang dalam proses kontrak, berupa pembangunan fisik jalan usaha tani (JUT), sumur bor, kantong air, jaringan dan cekdam yang tersebar pada sejumlah tempat di daerah ini.
Karenanya, sistem pelaksanaannya menggunakan sistem penunjukan langsung (PL) dalam jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari (tiga bulan), sehingga paling tidak awal Juni mendatang sudah bisa melakukan kegiatan action fisik lapangan. Dan awal September mendatang seluruh fisiknya harus sudah bisa dituntaskan, dengan perencanaan untuk proyek Pokir ini telah dilakukan sejak Januari lalu termasuk rencana pembangunan sumur bor dilokasi taman Utan, kata PPK Sukiman.
[gmc/sbw/tan/a66]
