Jum'at, 08/04/2022
| 19:59 WIB
| NEWS
Reporter: Tim Getar Merdeka
| Red IT: Firman Wage Prasetyo
Mardani Ali Sera (Rakha Arlyanto Darmawan/detikcom). Getty Images ©2022 GetarMerdeka.com
Jakarta, GetarMerdeka.com — Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan disebut sebagai 'prime minister' atau perdana menteri oleh Ketua Bappilu PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul saat berbicara soal power politik. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik kekuasaan seseorang melampaui presiden.
"Ini tidak sehat. Dalam sistem presidensial, kekuasaan mutlak di tangan presiden," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).
Baca juga:
PPP soal Luhut Disebut 'Prime Minister': Sering Bicara di Luar Tupoksi
Tak hanya itu, Mardani menilai hal itu lantas membentuk kesan presiden memiliki power politik yang lemah. "Kian membentuk kesan presiden yang lemah," katanya.
Mardani kemudian mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang pernah menegaskan tak ada visi dan misi menteri, melainkan hanya ada visi Presiden.
"Presiden sendiri menegaskan tidak ada visi-misi menteri, termasuk menko. Adanya visi-misi Presiden," kata anggota Komisi II DPR itu.
Baca juga:
Sindiran Ketua PDIP Soal Power Luhut Sang Prime Minister
Mardani menggarisbawahi tiap kementerian yang sudah memiliki tupoksi dan fokus kerjanya sendiri. Dia menilai menteri yang terlibat di banyak kementerian berpotensi merusak ritme kerja.
"Semua kekuasaan kementerian itu punya tupoksi dan fokus masing-masing. Adanya satu menteri yang terlihat masuk ke banyak kementerian bisa merusak ritme kerja dan merusak solidaritas," ucapnya.
#Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: (Sumber: detikcom)
Saksikan Video 'Larangan Jokowi agar Menteri Tak Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden':
Kuatnya Power Politik Menko Luhut
Sebelumnya, Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto merespons arahan Presiden Jokowi yang melarang menterinya berbicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Dia setuju dengan arahan Jokowi itu.
"Itu kan Presiden memperingatkan. Ya boleh-boleh saja, namanya Presiden. 'Tugasmu sebagai menteri. Sudahlah, nggak usah bicara itu'. Boleh dong. Menteri kan teknis. Apa iya pantes, misalnya saya bikin ekstrem, misalnya seorang menteri, Bu Sri Mulyani bicara kepemiluan. Kontras. Nggak masuk," kata Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
Bambang lantas meminta para menteri Jokowi sadar posisi. Dia menyebut arahan Jokowi menjadi peringatan.
Baca juga:
Bambang Pacul Bicara Kuatnya Power Politik Menko Luhut
"Maka, sadarlah pada posisimu, sebagai Pak Pres sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri ya itu, kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas kalau Mendagri. Tapi menteri yang nggak ada urusannya, nggak usahlah," ujarnya.
Untuk diketahui, menteri yang pernah bicara penundaan pemilu adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bambang lantas dimintai tanggapan terhadap menteri-menteri tersebut apakah mereka dimaksud Jokowi. Bambang menyinggung Luhut 'prime minister'.
"Kalau Pak Airlangga sebagai ketum. Kalau sebagai menko, ya nggak pas. Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama, Bos," ujar Bambang.
Reporter: Firda Cynthia Anggrainy
Sumber : detikcom
[gmc/dtc/fca/rfs]
