Rsbu, 27/04/2022
| 23:59 WIB
| NEWS
Reporter: Tim Getar Merdeka
| Red IT: Firman Wage Prasetyo
Kajari Sumbawa Dr. Adung Sutranggono SH, M.Hum., (Dok. Istimewa) Getty Images ©2022 GetarMerdeka.com
Sumbawa Besar, GetarMerdeka.com — Menindaklanjuti permohonan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Dr M Ikhsan Safitri M.Si, terkait dengan program pendampingan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa atas berbagai program proyek pembangunan yang dilaksanakan tahun anggaran 2022 ini, maka Kajari Sumbawa Dr Adung Sutranggono SH M.Hum telah memerintahkan tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) dibawah koordinator Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Arin Pratiwi Quarta SH untuk melaksanakan program pendampingan tersebut.
Kajari Sumbawa Dr Adung Sutranggono SH M.Hum saat ditemui awak media diruang kerjanya Rabu siang (27/04), membenarkan, kalau pihaknya telah menjawab surat permohonan permintaan program pendampingan Kejari Sumbawa dari Dikbud Sumbawa yang diajukan pekan lalu, dengan telah diperintahkannya tim JPN untuk melakukan program pendampingan atas sejumlah program proyek pembangunan yang dilaksanakan Dikbud Sumbawa tahun 2022 ini yang mendapatkan bantuan anggaran dari Pusat mencapai belasan Miiaran Rupiah, dengan kegiatan ekspose telah dilaksanakan pada Selasa (26/04) oleh tim dari Dikbud Sumbawa yang juga dihadiri Kadis Dikbud dan PPK Dikbud Sumbawa, tukasnya.
“Sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang kami miliki serta berpedoman pada SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka program pendampingan pada Dikbud Sumbawa itu dilakukan, dan kami telah mengingatkan kepada pihak Dikbud Sumbawa agar benar-benar menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan jika ditemukan adanya kendala atau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan agar dapat meningkatkan koordinasi intensif dengan tim JPN,” pungkas Kajari Adung Sutranggono.
Hal senada juga dikatakan Kasi Datun Kejari Sumbawa Arin Pratiwi Quarta SH, bahwa tim JPN Kejari Sumbawa telah berkomitmen untuk melakukan program pendampingan atas berbagai program proyek pembangunan yang dilaksanakan Dikbud Sumbawa dalam tahun anggaran 2022 ini, dimana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Republik Indonesia tahun ini telah mengalokasikan dan menggelontorkan anggaran bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai sekitar Rp 17 Miliar bagi Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendukung pembangunan dan pembenahan serta peningkatan mutu bagi puluhan Sekolah Dasar (SD) didaerah ini, dan sejumlah program lainnya.
“Dalam hal ini, kami tim JPN akan melakukan proses pendampingan mulai dari awal, pelaksanaan dan hingga akhir kegiatan, dimana kami telah meminta kepada pihak Dikbud Sumbawa agar benar-benar melaksanakan program yang telah direncanakan itu dengan sebaik-baiknya,” tukas jaksa Arin sapaan Kasi Datun selaku Koordinator tim JPN.Kasi Datun Kejari Sumbawa Arin Pratiwi Quarta SH, koordinator tim JPN Kejari Sumbawa (ist).
Sementara itu, Kadis Dikbud Sumbawa melalui Kabid Pembinaan SD M Husnul Alwan S.Ag yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dikbud Sumbawa sebelumnya kepada awak media, mengungkapkan kalau dalam tahun anggaran 2022 ini, Kabupaten Sumbawa mendapatkan bantuan DAK sekitar Rp 17 Miliar, untuk menunjang kegiatan pembangunan dan pembenahan sejumlah RKB maupun menunjang bagi peningkatan mutu puluhan Sekolah Dasar (SD) yang dijadikan skala prioritas penanganannya dalam tahun ini.Kabid Pembinaan SD M Husnul Alwan S.Ag yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dikbud Sumbawa (ist).
“Sesuai juklak dan juknis memang dialokasikan khusus bagi program fisik dan mutu, dengan pengelolaannya menggunakan sistem swakelola ditanganani langsung oleh pihak sekolah masing-masing, baik itu untuk kegiatan pembangunan RKB maupun penyediaan sejumlah peralatan ITE (media) bagi menunjang peningkatan mutu, dengan kegiatan action pelaksanaan fisiknya sudah bisa dimulai paling tidak Mei – Juni mendatang, disamping Dikbud Sumbawa juga mendapatkan bantuan paket program Pokir aspirasi Dewan sekitar Rp 1 Miliar lebih dari sejumlah anggota DPRD Sumbawa, untuk menunjang kegiatan program pembangunan dan pembenahan sejumlah ruang kelas belajar (RKB) dan lainnya yang diperuntukkan bagi sejumlah SD didaerah ini, dengan sistem pelaksanaannya menggunakan sistem Penunjukan Langsung (PL), karena itu diminta kepada pihak SD penerima manfaat selaku pengelola agar benar-benar melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan program perencanaan,” pungkas PPK Alwan.
[gmc/sbw/a66]
