■ Selasa, 23/11/2021
| 16:51 WIB
| NEWS
Reporter: Tim Getar Merdeka
| Red IT: Firman Wage Prasetyo
Ketua DPP AKLI, H. Soewarto BE., didampingi Ketua DPD AKLI NTB, Benny Agung Santoso ST., saat menghadiri Musyawarah Nasional Khusus XIII AKLI yang diselenggarakan di Hotel Golden Palace, Jalan Sriwijaya 38 Mataram, Rabu (24-25/11/2021). Getty Images ©2021 GetarMerdeka.com
Mataram, GetarMerdeka.com - Ketua DPP AKLI, Soewarto mengatakan untuk pelaksanakan Munas Khusus Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) biasanya dilakukan dalam waktu periode 4 Tahun. Munassus dilakukan supaya validitas dari pada asosiasi terpelihara pasca pandemi.
Ia mengatakan AKLI Pusat dan Daerah status asosiasinya independen dan pusat tidak ikut campur dengan AKLI daerah dan tidak interpensi dalam hal apapun.
"Kalau DPP AKLI pada Munassus ini akan melaksanakan pemilihan prngurus baru melalui sistim formatur. Siapapun yang dipilih kita dukung," ujarnnya saat menghadiri Munassus XIII AKLI yang diselenggarakan di Hotel Golden Palace, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (23/11/2021).
Ia mengatakan untuk program nasional sifatnya organisasi dan program daerah sifatnya program kerja dan disesuiakan dengan program daerah.
"Kalau ada masalah yang memang harus kita tangani dari pusat kita bantu Misalnya contoh pelaksanaan menggunakan material listrik adalah kebijakan pusat dan kita bantu. Namun semua tergantung pusat membuat kebijakan dan kalau belum waktunya belum bisa juga," ujarnya.
Ia mengatakan ketentuan untuk menjadi anggota AKLI harus kontraktor listrik yang punya sertifikat badan usaha di bidang listrik dan punya SPPJT yang di keluarkan oleh AKLI pusat dasarnya adalag sertifikat kompetensi atau keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia” yang disingkat APEI.
"Kalau itu terpenuhi langsung di hari itu juga bisa karena SPPJT bisa online dan langsung," ujarnya.
Reposisi AKLI terhadap peraturan baru pemerintah dan bisnis, "tandas Soewarto.
Ia juga menjelaskan terkait SOP keamaan Penggunaan Listrik di daerah sebenarnya sudah ada ketentuannya, cuma prakterknya belum seluruhnya di pahami.Selamat & Sukses Munassus XXIII AKLI di NTB, (24-25/11/2021).
"Seharusnya yang boleh memasang listrik oleh kontraktor listrik tidak boleh orang lain kalau orang lain bisa pidana dan bisa di hukum 8 tahun dan denda 2 M dalam UU nomor 30 ," ujarnya.
Kendala praktek lapangan masih banyak ditemui seperti masyarakat yang ingin memasang sendiri instalasinya sedangkan mereka tidak tau aturannya.
"Taunya listrik mudah dan kalau di sambung langsung nyala tapi yang tidak tau cara yang benar memasangnya," ujarnya.
Hal yang tidak benar inilah yang mengakibatkan kebakaran. Selain itu penggunaan material juga ada standar nya namin terkadang ada yang tidak menggunakan sesuai standar.
"Orang tidak tau listrik standarnya itu seperti apa padahal harus yang ada SNI. Kalau terjadi sesuatu ya menjadi resiko mereka sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan saat ini regulasi kurang jelas terkait asuransi . Dulu sebelum tahun 2010 instalatur setiap masing-masing instalasi ada asuransinya dan ada kertasnya.
"Walaupun yang diganti bukan kerugian material tapi ada semacam santunan. Selama 5 tahun, namun kebelakang tidak diizinkan oleh Pemerintah ," ujar Soewarto.
Ia mengatakan sekarang aturannya mendapatkan listrik tinggal telepon 123 lalu bayar dan isntalasi di periksa oleh lembaga inspeksi.
"Kalau keluar SLO PLN langsung bayar padahal kenyataan dilapangan SLO keluar mungkin pelaksanaannya tidak optimal. Walaupun itu legal," ujarnya.
Ia mengatakan SLO kurang maksimal saat memeriksa dan kurang teliti.
"Harapanya Kalau SLO tetap di pertahankan, SLO Harus memeriksa dengan benar, kalau tidak layak operasi jangan ditulis layak," pungkasnya. (*)
