Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo
Jakarta, GetarMerdeka.com - Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, niscaya usaha tersebut tidak akan mengkhianati hasil.
"Saya meyakini hal ini, bagaimana menurutmu?, "tanya Sri Mulyani kepada Netizen.
Walaupun dalam kondisi terbatas akibat Covid19, tiga Laporan Keuangan (LK) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, yaitu LK Bagian Anggaran 015, LK Bendahara Umum Negara (BUN), dan pengelolaan program dana hibah Indonesia Infrastructure Finance Development (IIFD) 2019 memperoleh hasil audit yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama 9 tahun berturut-turut LK BA 015 telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 4 tahun berturut-turut untuk LK BUN mendapat opini WTP.
"Saya sangat menghargai dan mengapresiasi kerja keras jajaran Kementerian Keuangan yang telah berhasil menyajikan laporan keuangan secara maksimal dengan upaya yang sangat maksimal mengikuti kaidah ketentuan perundang-undangan," jelas Menkeu Sri Mulyani dikutip melalui akun FBnya, Selasa (28/7).
Dalam suasana pandemi Covid-19 ini kami merasakan sekali bahwa menjaga tata kelola dan kepatuhan terhadap aturan versus kecepatan merupakan tantangan yang luar biasa. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan temuan-temuan yang telah disampaikan sehingga kami dapat terus mengelola keuangan negara dan semakin baik kualitasnya.
"Ia juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama serta bimbingan BPK sebagai mitra kerja yang telah terjalin baik dan akan terus dijaga. Semoga kami dapat terus menjalankan amanah UU yaitu menjaga keuangan negara dengan baik.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Senin (27/7) menyampaikan kabar baik kepada Pemerintah Daerah.
Ayo gotong-royong bangkit bersama!
Menurut Sri Mulyani, memulai minggu ini (Senin, 27/7) dengan menyaksikan pelaksanaan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah. Pertama, telah dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama pinjaman PEN daerah antara PT. Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) dengan Provinsi DKI Jakarta, serta PT SMI (Persero)dengan Provinsi Jawa Barat.
Untuk perjanjian perdana ini, PT. SMI (Persero) memberikan pinjaman Rp12,5 triliun kepada Provinsi DKI Jakarta yang akan digunakan untuk pembiayaan sektor pengelolaan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, pengembangan sektor transportasi, dan pariwisata. Sedangkan Provinsi Jawa Barat mendapat pinjaman sebesar Rp4 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial, logistik, perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan kawasan khusus, dan infrastruktur lingkungan.
Kedua, pemberian bantuan Viability Gap Fund (VGF) dari PT SMI (Persero) untuk proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pengelolaan persampahan Legok Nangka di Jawa Barat.
VGF adalah dukungan fiskal dari Pemerintah yang bersifat finansial, berupa kontribusi atas sebagian biaya konstruksi yang diberikan pada Proyek Kerja Sama yang sudah memiliki kelayakan ekonomi, namun belum memiliki kelayakan finansial.
Ketiga, penempatan dana pemerintah di BPD, ditandai dengan penandatanganan MoU antara Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto dan perwakilan dari 4 BPD (BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta BPD Jawa Tengah) yang terpilih sebagai Bank Umum Mitra dalam Penempatan Uang Negara. Saat ini beberapa BPD lainnya sedang dalam tahap kajian.
"Ya, Pemda merupakan garda terdepan untuk pemulihan ekonomi nasional. Seperti PDB DKI Jakarta dan Jawa Barat yang menyumbang total 31% dari PDB nasional. Pinjaman PEN Daerah dan Penempatan Dana diharapkan dapat mendukung perbaikan ekonomi daerah dari sisi supply side, di mana pengusaha daerah mendapatkan pinjaman murah dari BPD, dan demand side di mana pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih untuk membeli produk lokal daerah," jelasnya.
"Jika program ini dapat memberikan dampak positif dan cepat atas upaya pemulihan ekonomi kedua daerah, maka pemda-pemda lainnya diharapkan segera menyusul.
"Saya pun mendorong PT SMI (Persero) untuk bekerja lebih keras membantu seluruh pemerintah daerah, provinsi serta kabupaten/kota.
Kementerian Keuangan juga terus menjalin sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi pelaksanaan program pinjaman untuk daerah dalam rangka PEN.
"Saya optimis dan bersama jajaran terus berharap agar seluruh APBN kita akan bisa bekerja penuh dan bekerja sama bersama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BPD, Bank BUMN untuk bisa mendorong dan mengembalikan confidence untuk pemulihan ekonomi kita," pungkasnya. (*)
[gmc/fbc/keu]
