Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo
"Tidak bosan bosannya Pemerintah mengingatkan tentang pentingnya kedisiplinan Protokol Kesehatan bagi Masyarakat terdampak pandemi Covid-19."
Mataram, GetarMerdeka.com - Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah mengatakan strategi deteksi dan respon dalam penanganan penyebaran Covid-19 di kota Mataram dan Lombok Barat dalam sepekan ini harus masif.
Kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB adalah modal menangani lonjakan angka kasus di kedua daerah tersebut.
Baik itu melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki strategi deteksi dini kemungkinan respon positif dalam pencegahan Pandemi Covid-19, khususnya Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat masih berada di Zona Merah.
“Ini warning (peringatan) bagi warga kota. Begitupula masyarakat Lombok Barat. Interaksi yang intens antar kedua wilayah ini menyebabkannya menjadi epicentrum penyebaran di NTB”, jelas Wagub dalam pertemuan Forkopimda NTB di Gedung BPKP, Selasa, malam (07/07).
Secara umum, lanjut Umi Rohmi, Provinsi NTB tetap menunjukkan perkembangan penanganan di sektor Kesehatan dan ekonomi. Namun demikian, beban utama di kedua wilayah tersebut adalah tingginya angka kasus tanpa Riwayat.
Artinya jumlah OTG (Orang Tanpa Gejala) belum terdeteksi dengan baik khususnya di kota Mataram.
Hal ini membutuhkan langkah yang kian masif dalam strategi deteksi dan respon.
Seluruh kelurahan di kota Mataram memiliki jumlah kasus kematian akibat virus Covid 19 dan terjadi setiap hari. Terlebih, dalam dua hari terakhir, kondisi fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat maupun ruang isolasi di lokasi yang telah ditentukan telah penuh.
Dalam sepekan kedepan, isolasi mandiri menjadi solusi jika angka penularan di kedua wilayah tersebut tidak menunjukkan penurunan.
Wagub juga menyinggung banyaknya pondok pesantren yang sudah mulai buka. Ada 98 ponpes yang dipantau belum semuanya memiliki fasilitas kesehatan memadai, adanya Satgas Covid-19 dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan sesuai aturan dari Kementerian Agama yang harus segera direspon karena seluruhnya berada di zona bukan hijau.
Akuntabilitas Realokasi Anggaran Covid-19
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP NTB Dessy Adin juga memaparkan langkah akuntabilitas realokasi anggaran Covid 19.
Pendampingan dalam pengelolaan dana Bansos dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberian advis.
“Kebanyakan pejabat ragu dalam menggunakan anggaran untuk keperluan penanganan Covid-19. BPKP juga membuka layanan pengaduan dalam hal pengelolaan dan penyaluran dana bantuan tidak hanya dari pemerintah pusat tapi juga JPS Gemilang”, jelas Dessi.
Dijelaskannya, beberapa hal yang dilakukan audit adalah progress klaim biaya perawatan pasien Covid 19, distribusi almatkes dan pemanfaatan bantuan PCR Kit. Bidang sosial, sudah ada 11 kabupaten/ kota yang diaudit untuk sinkronisasi data penerima bantuan.
Cleansing Data ini untuk menganalisa kualitas data dari yang salah, tidak lengkap, tidak akurat atau memiliki format salah dalam basis data.
Program pemulihan ekonomi, BPKP mengaudit akuntabilitas dalam penggunaan anggaran penyertaan modal negara", tegas Dessi.
[gmc/ro1/inf/hms]
