Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo
Mataram, GetarMerdeka.com - Pemerintah Provinsi NTB sejak, Selasa, 9 Juni 2020 resmi memberikan kemudahan atas aktivitas orang dari dan menuju pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano. Kemudahan dimaksud adalah dengan meniadakan kewajiban rapid test bagi warga yang lolos dari pemeriksaan awal terhadap gejala Covid-19.
"Kemudahan yang dimaksud diberikan kepada pengguna jasa pelayaran di dalam provinsi NTB yang telah melalui pemeriksaan ketat terhadap gejala awal,” kata Kepala Dinas Perhubungan NTB, Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si, dalam siaran persnya hari ini.
Bayu menambahkan, kebijakan ini berlaku mulai Selasa, 9 Juni 2020.
Sebelum mengambil kebijakan ini, otoritas Pemprov NTB telah melakukan serangkaian rapat terbatas, kajian serta mempertimbangkan banyak hal terkait kemudahan perjalanan orang di pelabuhan dalam provinsi.
Sesuai instruksi Gubernur NTB, tegas Lalu Bayu, ada Peraturan Gubernur (Pergub) soal kemudahan ini yang akan terbit dan diteruskan dengan surat pemberlakuan dari instansi teknis.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tetap mengikuti standar pengetatan Covid-19. Dimana, petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan/ bandara (KKP) wajib melakukan pemindaian suhu tubuh, pengecekan gejala awal. Pengetatan pemeriksaan atau pemindaian juga diutamakan bagi lansia dan anak-anak.
"Penumpang yang melakukan penyeberangan di pelabuhan dalam provinsi tidak perlu lagi rapid test jika dalam pemeriksaan awal tidak ditemukan gejala menonjol seperti suhu tubuh melampaui standar atau demam, mata merah, batuk dan flu. Jika petugas KKP menemukan indikasi atau gejala tadi, maka wajib diarahkan untuk dilakukan rapid test," ujarnya.
Sementara, khusus untuk penyeberangan antar provinsi seperti pelabuhan Sape ke NTT dan dari Lembar ke Padangbai atau dari pelabuhan Badas ke Surabaya penumpang masih diwajibkan untuk rapid test.
Selanjutnya, khusus penumpang penerbangan, menurut Bayu, penumpang dari Bandara International Zainuddin Abdul Majid (BIZAM) ke Provinsi lain tetap wajib diberlakukan uji swab. Begitu juga penerbangan dalam provinsi tetap harus rapid test.
"Khusus penumpang penerbangan, Pemprov menyesuaikan juga daerah tujuan. Misalnya, ke DKI. Wajib tes swab dan mengisi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) atau begitu juga dengan provinsi lain," jelasnya.
Pemprov NTB menegaskan, sebelumnya tidak ada pemberlakuan aturan wajib rapid test untuk pelaku perjalanan antar kabupaten dalam provinsi, kecuali di pelabuhan dan bandara saja.
Pemberlakuan pengetatan kesehatan atau perjalanan orang di NTB bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Rapid test dan swab diberlakukan berdasarkan petunjuk protokol kesehatan terpusat atau gugus tugas nasional.
Dengan adanya kebijakan ini, Pemprov mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, gunakan masker, ikuti pemeriksaan kesehatan serta tetap menjaga jarak.
Rapid test adalah pemindaian awal atau pemeriksaan sampel darah untuk mendeteksi antibodi. Sedangkan uji swab adalah pemeriksaan atau pengambilan spesimen lendir untuk memastikan adanya Covid-19. (*)
[gmc/ro3/hms]
