Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo
Mataram, GetarMerdeka.com - Pasca diaktifkannya Kembali Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Provinsi NTB menggelar Apel Akbar Badan AdHoc PPK 7 Kabkota se NTB secara Virtual, Rabu (17/6). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh Anggota PPK dan Sekretariatnya siap menyelanggarakan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.
Selain dihadiri oleh Anggota PPK dan Sekretariat PPK 7 KabKota, apel Akbar juga dihadiri seluruh Anggota KPU dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi serta Anggota dan Sekretaris KPU 10 kabkota se NTB.
Tidak Kalah pentingnya kegiatan ini juga dihadiri secara virtual oleh Ketua KPU RI Arif Budiman dan Ketua Divisi SDM KPU RI Ilham Saputra.
Dalam kegiatan apel akbar tersebut, Ketua KPU RI Arif Budiman menyerukan agar seluruh penyelenggara mengedepankan Team work dan soliditas dalam bekerja.
“Agar Pemilihan Serentak 2020 terselenggara dengan baik, diperlukan adanya teamwork. KPU Provinsi harus memastikan bahwa tidak ada masalah terkait teamwork di KPU Kab/Kota”, Ucap Arif Budiman.
Arief Budiman juga memberi semangat bahwa jajaran KPU, mulai dari pusat hingga daerah, termasuk Badan AdHoc, akan mencetak sejarah penyelenggaraan Pemilihan Serentak di tengah era new normal akibat dari adanya pandemi COVID-19.
“Banyak Negara yang bertanya, ‘Mengapa Pemilihan Serentak dilaksanakan di tengah pandemi?’ Untuk itu, kita harus buktikan dengan kerja keras, tidak hanya untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas, namun ini juga menyangkut harkat dan martabat bangsa. Oleh karenanya, laksanakan dengan transparan, berintegritas, dan utamakan teamwork, serta tetap jaga kesehatan,” ucap Arief.
“Teman-teman harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai karena kesalahan, mengakibatkan adanya konflik sosial di daerah masing-masing,” imbau Ilham.
“Kurangnya pemahaman di tingkat PPS, mengakibatkan banyaknya gugatan. Oleh karena itu, kompetensi untuk memahami regulasi harus dimiliki oleh PPS, karena PPS merupakan ujung tombak penegak demokrasi,” sambung Ilham.
Senada dengan yang disampaikan Ilham Saputra, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTB, Yan Marli, mengatakan agar Badan AdHoc melakukan refreshing pengetahuan, dengan membaca lagi Undang-Undang dan PKPU sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan tugas.
Mengingat tahapan verifikasi factual beririsan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih, H. Syamsuddin, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi NTB, berharap agar Badan AdHoc dapat melakukan koordinasi lebih awal terkait verifikasi factual dan coklit.
“Saya harap teman-teman intens berkoordinasi, agar teman-teman PPK maksimal dalam melakukan analisa, supaya data yang kita sampaikan betul-betul valid,” harap H. Syamsudin.
Penekanan terkait kerja transparan, professional dan berintegritas juga diutarakan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Zuriati.
“Tetap jaga kesehatan, jaga soliditas PPK dan PPS, serta utamakan kerja transparan, professional, dan berintegritas,” pintanya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, bahwa yang dibutuhkan komitmen dan integritas, serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan Pemilihan Serentak di masa pandemi ini,” ujar Suhardi.
Sementara Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengingatkan Badan AdHoc terkait persoalan gugatan yang dimulai dari Badan AdHoc.
“Dari 100 persen pengajuan gugatan di DKPP, 37 persen diantaranya terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara. Karenanya, ini menjadi perhatian kita semua untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme,” ungkap Hilman.
Hal yang tak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan sosialisasi, tidak hanya sosialisasi tentang hal teknis, namun Badan AdHoc juga dituntut untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19,” tandas Hilman. (*)
[gmc/ro1/fbc/kpu]
