Red IT: Firman Wage Prasetyo
Jakarta, GetarMerdeka.com - Pemerintah Provinsi NTB yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah membahas konsep dan kesiapan NTB dalam mewujudkan program Zero Waste dalam rapat bilateral antara Pemprov NTB dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Kantor Kementerian LHK, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri LHK, dan dihadiri para Dirjen lingkup Kementerian LHK dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB, Wakil Bupati Lombok Timur dan Bupati Dompu.
Dalam rapat tersebut, Wagub NTB memaparkan program-program strategis terkait lingkungan dan kehutanan yang dirangkum dalam program NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023.
“NTB Zero Waste terdiri dari penyusunan regulasi, kampanye edukasi dan pembinaan, kerjasama pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan persampahan. Kami konsep semuanya secara matang dan komprehensif sehingga mudah dan cepat diwujudkan,” paparnya.
Sedangkan NTB Hijau 2023, lanjut Wagub, terdiri dari penguatan kelembagaan pengelola hutan, pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, optimalisasi pemanfaatan dan industrialisasi hasil hutan dan perlindungan dan konservasi SDA.
“Kami dari Pemprov NTB dan semua pihak yang terlibat akan membuat materi sosialisasi terkait zero waste baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain – lain. Intinya yang menarik, mengedukasi dan mudah dipahami seluruh masyarakat,” ujarnya.
Dalam paparannya, Wagub juga menjelaskan pembagian peran antara Pemprov NTB dengan pemkab/ pemkot di NTB serta Kementerian LHK supaya Kementerian LHK mengetahui dengan detail apa saja bantuan yang dibutuhkan oleh Pemprov dalam rangka terwujudnya NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023.
“Kami melibatkan semua elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan, semua harus bersinergi mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah. Mulai dari perangkat daerah di Pemprov NTB, ASN di pemkab/ pemkot seluruh NTB, hingga tokoh agama, pemuka masyarakat, pemuda, ormas hingga tingkat anak-anak sekolah di SMA/SMK,” ungkapnya.
Menurutnya semua kalangan harus menjadi pusat informasi Zero Waste, dan dimulai dari lingkungan masing – masing. Sehingga sampah di NTB tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai potensi yang bermanfaat.
Kementerian LHK menyambut baik semua usulan dari Pemprov NTB dan sejumlah item sudah dianggarkan oleh Kementerian LHK di tahun 2020. Untuk selanjutnya, akan didiskusikan secara teknis oleh dinas dan direktorat jenderal terkait ke depannya. (*)
[gmc/ro2/hms]
