Red IT: Firman Wage Prasetyo
Mataram, GetarMerdeka.com - Dukungan dan apresiasi atas program beasiswa NTB sedang dilaksanakan Pemprov NTB terus mengalir. Program ini dipandang sebagai cerminan kebijaksanaan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.
Penilaian itu disampaikan DPO Serikat Tani Nasional (STN-NTB), M. Gazali, Minggu, 7 Juli 2019. “Saya sangat apresiasi atas salah satu program pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini, terkait pemberian beasiswa yang diperuntukan bagi masyarakat NTB yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2,” ujar Gazali.
Bagi Gazali, kebijakan Dr. H. Zulkieflimansyah selaku Gubernur NTB saat ini memperlihatkan keberhasilan dalam membentuk pemerintahan yang bijak dan arif. Menurutnya, kualitas pemerintahan tidak hanya dilihat dari sisi seberapa banyak infrastruktur fisik yang telah dibangun. Selain fisik, pembangunan juga harus dikemas dalam bentuk pembangunan sumber daya manusia.
Menurutnya, hal itu dibutuhkan sebagai salah satu penopang untuk percepatan pembangunan atau sebagai sarana dan prasarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB.
Gazali menegaskan, suatu pemerintahan yang baik dapat dilihat dari bentuk kebijakannya. Terutama, bila kebijakannya tersebut sudah mencerminkan semangat UUD Negara Republik Indonesia 1945.
“Menurut saya, kebijakan Bapak Dr. Zulkieflimansyah saat ini selaku Gubernur NTB dalam memberikan beasiswa terhadap putra putri NTB adalah suatu kebijakan yang sudah sesuai dengan amanat konstitusi yang harus didukung oleh semua masyarakat NTB,” sebutnya.
Sesuai ketentuan, salah satu tanggungjawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun, selaku warga NTB, Gazali berharap kebijakan beasiswa NTB ini dijalankan dengan memperhatikan prinsip keberimbangan. “Penerima manfaat tersebut harus merata di semua wilayah kabupaten/kota. Karena bagaimanapun, tanpa terkecuali warga masyarakat NTB adalah rakyatnya Gubernur NTB dan generasi bangsa yang harus mendapatkan pelayanan yang sama,” pungkasnya. (*)
[HMS/RO1/GMC]
