Red IT: Firman Wage Prasetyo
Mataram, GetarMerdeka.com - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB diminta menyiapkan sistem informasi yang handal untuk terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien,akuntabel dan adil. Juga harus fokus mengawal publikasi dan desiminasi informasi pembangunan daerah, khususnya program-program unggulan NTB Gemilang yang telah ditetapkan didalam RPJMD Tahun 2019-2023.
Dinas ini memiliki peran strategis sentral dalam mengkomunikasikan, mendesiminasikan branding informasi strategis pembangunan daerah, termasuk program-program unggulan agar tercipta pemahaman yang sama dikalangan masyarakat.
Sehingga diharapkan akan dapat membangkitkan partisipasi publik yang luas untuk mensukseskannya, ungkap Sekda NTB, Ir.H.Iswandi, M Si saat memberikan pengarahan pada apel pagi di kantor Dinas Kominfotik NTB, di Jalan Udayana Mataram, Kamis (4/7-2019).
Didampingi Asisten Administrasi Umum, Ir. Hj. Hartinah,MM, Sekda yang akrab disapa Pak Is itu, meminta Dinas Kominfotik menjadi pelopor dan terdepan dalam menerapkan e-government. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dan informasi bagi masyarakat harus terus dibenahi.
"E-Government inilah yang akan menjadi upaya untuk mengembangkan pemerintahan berbasis elektronik", ungkapnya.
Sekda secara khusus meminta Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB, GP. Aryadi, S.Sos.MH agar membangun kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder. Dan terus mendorong peningkatan kemampuan SDM agar terampil memanfaatkan teknologi informasi.
“Kalau kita ingin menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dan digitalisasi maka kita harus menguasai dan ramah dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi, tegasnya.
Setelah itu, baru kita akan dapat memberikan contoh secara langsung dan mengajak orang lain,” kata H. Iswandi.
Tugas terpenting lainnya adalah mengawal setiap waktu produksi informasi, data dan teknologi yang berkembang bagi masyarakat. Pemerintah juga harus mampu mengimbangi kecepatan informasi dan teknologi, terangnya. “Kalau biasanya hanya Pol PP yang piket, sekarang ini Dinas Kominfotik bersama seluruh instrument didalammnya perlu juga melakukan piket dan patroli terhadap beredarnya konten informasi. Bila perlu harus dilakukan 24 jam seperti halnya produksi informasi itu,” ungkap kandidat doktor ini.
Menyiapkan Dukungan Aplikasi.
Peran penting Dinas Komunikasi, mulai dari mengumpulkan bahan dan memproduksi informasi hingga analisis media, desiminasi informasi, framing dan branding, maka dibutuhkan dukungan Aplikasi atau teknologi informasi yang memadai, sebagai media untuk memperlacar komunikasi tersebut.
Untuk itu, Sekda meminta pejabat fungsional pranata komputer di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di NTB untuk mengambil peran dalam menyiapkan berbagai aplikasi yang dibutuhkan. Silahkan anda semua berkreasi dan berinovasi. Dan inovasi yang baik, akan saya sediakan reward', tantang Pak Is dihadapan puluhan Pranata Komputer yang hadir.
Menurut Sekda, fungsi teknologi informasi dalam layanan publik, bukan hanya mempermudah dan memperlancar saja. Melainkan juga keterbukaan, lebih akurat dalam pengolahan data, sehingga lebih akuntabel dan adi serta menciptakan disiplin semua pihak, baik pemberi layanan maupun masyarakat penerima layanan.
Terlebih saat ini sudah diterbitkan Perpres tentang Indonesia satu data. Dan NTB juga memiliki program unggulan NTB satu data yang dikelola Dinas Kominfotik ini, imbuhnya.
Karena itu, Pak Is meminta agar data statistik sektoral yang dipublis pada website NTB Satu data tersebut selalu update dan lengkap.
Ia juga minta kesiapan para fungsional Pranata Komputer (Prakom) untuk menjadi garda terdepan dlm penerapan e-goverment di OPD. Agar penggunaan sistem informasi (TIK ) dibidang pelayanan publik terus diperluas. Termasuk menyiapkan aplikasi yang sangat dibutuhkan pada aspek tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.
Prioritas pertama prakom adalah membuat aplikasi untuk komunikasi posyandu dengan pemprov NTB, terutama terkait pelaporan, ujarnya. Kadis Kominfotik akan mengatur pembinaan dan penugasan kepada prakom disemua OPD imbuhnya.
Hj. Hartinah menambahkan Revitalisasi posyandu, perlu dibuat SIM Posyandu plus.
Karena itu semua pejabat fungsional akan ditata kembali penugasannya. Mantan Kepala BP2AKB itu menugasi para prakom untuk mendesain aktivitas posyandu disemua Desa/kampung.
"Di desa ada PKH, Pendamping Desa, PLKB, penyuluh Pertanian, Kader Posyandu dan petugas lain yang menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat. Itu semua perlu disiapkan aplikasi untuk memudahkan koordinasi" ujar Hj. Hartinah.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB, GP.Aryadi menyatakan kesiapannya mengawal publikasi dan desiminasi informasi pembangunan NTB. Juga menyiapkan dukungan sistem informasi untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Gde Aryadi mengajak seluruh jajarannya untuk meningkatkan kolaborasi dan soliditas tim work, karena merupakan kunci sukses dalam tugas, tegasnya.
Menurut data BKD, ada 35 orang pejabat pranata komputer PNS yang tersebar di seluruh OPD. Dan ini mulai kami kumpulkan untuk berbagi peran, pungkasnya. (Tim Media-Diskominfotika/Adv).
[HMS/RO3/GMC]
