Red IT: Firman Wage Prasetyo
Jakarta, GetarMerdeka.com - Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Rencananya, pembangunan ibu kota akan menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 30 triliun.
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan ibu kota baru pada dasarnya akan menelan biaya mencapai Rp 446 triliun. Hanya saja, tak semua dana akan berasal dari APBN.
Pemerintah berencana untuk menggandeng Badan Usaha Milik Negara hingga perusahaan swasta untuk ikut membiayai pembangunan. Hanya saja, dana dari APBN yang akan digunakan sebanyak Rp 30 triliun.
Baca juga: Pemerintah Mau Kembangkan 10 Kota Metropolitan, Ini Daftarnya
"Dari APBN itu Rp 30 triliun. Sehingga setiap tahunnya APBN hanya dialokasikan sebesar Rp 6 triliun," kata dia dalam Talkshow di Bappenas, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
Lebih lanjut, ia memastikan alokasi anggaran tersebut tak mengganggu anggaran prioritas kementerian lainnya. "Itu nggak ganggu prioritas anggaran lainnya," sambungnya.
Bambang mengungkapkan, biaya yang dibutuhkan sebanyak Rp 340,6 triliun akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Rumah dinas PNS dan TNI/POLRI akan didanai dengan skema ini. Setidaknya sumber pembiayaan dengan skema KPBU akan dibutuhkan Rp 340,6 triliun," terangnya.
Baca juga: Kepala Bappenas Kumpulkan Ahli-ahli Bahas Ibu Kota Baru
Sementara, sisa kebutuhan dana lainnya sebesar Rp 95 triliun akan memanfaatkan dari pihak swasta dengan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
"Ada juga pembangunan perguruan tinggi, fasilitas kesehatan ini oleh swasta sebesar Rp 95 triliun," tutup dia. (Puti Aini Yasmin - detikFinance Sumber: detikcom)
[dtc/zlf/gmc]
