Jakarta, GetarMerdeka.com - Lima partai politik sudah mendeklarasikan dukungan politik untuk Joko Widodo sebagai calon presiden yang akan bertarung di Pemilihan Presiden 2019. Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi yang pertama mengumumkan dukungannya untuk pria yang akrab disapa Jokowi. Disusul Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Terakhir, partai penguasa yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Partai-partai pendukung cukup rajin memuji kinerja dan kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden. Capaian kinerja selama empat tahun dijadikan modal agar Jokowi bisa kembali memimpin Indonesia periode lima tahun ke depan. Tidak hanya lima partai itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sampai saat ini belum memberikan dukungan resmi, juga ikut memuji Jokowi. Bahkan PKB menyatakan loyalitas dan kesetiaannya selama kepemimpinan Presiden Jokowi.
Bermodal jaminan kesetiaan, partai yang dibentuk Gus Dur ini menawarkan Ketua Umumnya yakni Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi. Seolah tak mau kalah, PPP sebagai partai yang sudah memberikan dukungan untuk Jokowi, juga mengajukan Ketua Umumnya yakni Romahurmuziy sebagai calon wakil presiden.
Tidak heran jika gerak-gerik parpol menyanjung dan mendekatkan diri dengan Jokowi sebagai figur calon presiden, semakin intensif jelang pemilihan legislatif 2019. Direktur Utama Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanafi menuturkan, dalam psikologi politik, cara ini disebut pengaruh ekor-jas atau coat-tail effect. Ini sebagai strategi politik partai mendongkrak elektabilitas dengan mendompleng popularitas figur.
Apalagi sampai saat ini Jokowi masih kokoh sebagai calon presiden yang paling populer dengan tingkat elektabilitas tinggi di berbagai lembaga survei.
"Calon presiden yang diusung partai bisa berpengaruh pada elektabilitas partai yang mengusungnya. Kalau calonnya populer dan elektabilitas tinggi, bisa pengaruh positif ke partai pendukungnya. Sebaliknya kalau calonnya kurang populer dan elektabilitas rendah bisa pengaruh negatif ke partai," jelas Djayadi saat berbincang dengan merdeka.com, semalam.
"Kita harus co-branding dengan pak Jokowi dan yang pertama dukungan pak Jokowi kita harus manfaatkan itu, maka kita harus kapitalisasi pemenangan pemilu legislatif," kata Airlangga ketika pidato syukuran Kosgoro 1957 di rumah Agung Laksono, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (8/2).
Djayadi melanjutkan, dengan popularitas Jokowi yang tinggi, parpol pendukung sangat berharap mendapat 'durian runtuh' yang bisa mendongkrak suara mereka di pemilihan legislatif. Karena itu partai politik akan membangun persepsi agar di mata publik terlihat sebagai pendukung setia Jokowi sang calon presiden. Selama ini yang mendapat keuntungan kenaikan elektabilitas hanya PDIP. Sebab, Jokowi adalah kader PDIP.
"Wajar kalau partai berusaha membangun kesan di masyarakat bahwa partai mereka punya hubungan kuat dengan jokowi walaupun sulit menyaingi kedekatan Jokowi dan PDIP," tegasnya.
"Minimal partai pengusung (Jokowi) tidak tenggelam dan bisa pertahankan elektabilitasnya."
Hal sama juga bisa dilakukan partai pendukung dan pengusung Prabowo Subianto. Dalam survei SMRC, suara Prabowo mencapai 17 persen. Sedangkan suara yang diperoleh Gerindra di kisaran 7-8 persen.
"Ada 10 persen suara pendukung Prabowo yang bisa diperebutkan partai lain seperti PKS, atau Gerindra jika ingin menaikkan elektabilitasnya," ucapnya.
Tidak dipungkiri, elektabilitas Gerindra sangat tergantung popularitas mantan Danjen Kopassus itu. PKS yang sudah menyatakan bakal berkoalisi dengan Gerindra, masih berpotensi terdongkrak elektabilitasnya jika mendukung Prabowo.
[mdk/noe/gmc]
Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : merdekacom
