Mataram, GetarMerdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D., mengingatkan seluruh pimpinan di setiap satuan kerja untuk terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia (SDM) para ASN-nya. Menurutnya, regenerasi SDM di setiap instansi perlu dilakukan karena setiap ada ASN yang dipindah tugaskan dari sebuah jabatan di satuan tersebut, akan ditemui kesulitan untuk mencari penggantinya.
Bahkan, secara resmi yang menggantikan posisi tersebut tidak otomatis orang yang memahami dan memiliki kapasitas yang sama. Sekda menegaskan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Jaringan Domukentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (11/03/2018).
“Artinya, proses edukasi dan regenerasi itu menjadi bagian dari perhatian kita dari pimpinan di unit masing-masing, sebagai proses kaderisasi pada hal-hal yang sifatnya teknis seperti ini. Regenerasi SDM ASN perlu kita perkuat” Ungkap Sekda pada kegiatan yang mengusung tema Percepatan Uploading Data dan Informasi Hukum Melalui Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut.
Selain itu, pada era sekarang ini, dimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, produk-produk hukum yang dihasilkan pemerintah perlu diperkuat publikasinya di media online. Sehingga, bagi siapa saja yang membutuhkannya, tidak perlu mendatangi SKPD terkait. Apabila sudah lengkap dan akurat lanjut Sekda, masyarakat yang membutuhkan akan mudah mengaksesnya.
“Dokumen peraturan daerah yang memang sifatnya terbuka untuk masyarakat, sudah harus ada dan lengkap di internet atau di website,” Tegas Sekda di hadapan sekitar 50 peserta Rakor dari kabupaten/kota se-NTB. Dengan tersedianya di media online lanjut sekda, tidak hanya memudahkan masyarakat mengakses produk-produk hukum terbaru. Namun juga, yang sudah berumur puluhan tahun dapat diakses oleh masyarakat. “Tetap saja dokumen fisiknya itu kita perlukan. Bukan berarti dengan adanya teknologi Ini, dokumen fisiknya bisa kita taruh sembarangan, itu tidak,” Jelas Sekda yang akrab disapa Pak Ros itu.
Ketua Panitia, Lalu Amjad, SH., M.H. menjelaskan tujuan rakor tersebut untuk membangun dan mengembangkan kerjasama yang efektif di antara pemerintah Provinsi NTB selaku pusat jaringan dan anggota pemerintah kabupaten kota se-NTB. Kerjasama juga itu juga berlaku antar sesama anggota JDIH dalam mewujudkan JDIH yang terpadu dan terintegrasi sebagai sarana pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap akurat mudah dan cepat sasaran.
“Sasarannya, untuk meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan penyajian informasi hukum yang lengkap dan akurat untuk melanjutkan impian reformasi birokrasi yang bersih dan melayani,” jelasnya di hadapan Sekda. Kegiatan itu juga lanjutnya dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan, terutama di daerah.[RO3/GMC]
Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : humasntb.id
