Mataram, GetarMerdeka.com - Kepala Biro Bina APP & LPBJP Setda Provinsi NTB, Ir. Swahip, MT menjelaskan, data Emonev Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan serapan keuangan per 16 Maret 2018 baru mencapai 12,63 % atau 671 milyar dari total belanja sebear 5,3 triliun, sementara realisasi fisik sebesar 15,89%. Capain ini belum mencapai target 20% pada akhir triwulan I 2018 (s.d. bulan maret).
Kondisi ini disebabkan realisasi keuangan masing-masing OPD yang masih rendah, beberapa perangkat daerah yang realisasinya masih dibawah 10% adalah Biro Perekonomian, Biro Kesra, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Perenpuan PA & KB, RSJ Mutiara Sukma dan BPBD.
Dia mengakui hal ini, karena masih diawal tahun anggaran pihaknya masih memaklumi kondisi serapan tersebut.
Sementara proyek-proyek besar masih dalam proses lelang di ULP Provinsi NTB, sebagian besar serapan belanja saat ini masih untuk kebutuhan rutin Perangkat Daerah tapi kami selalu mendorong Perangkat Daerah untuk segera melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penunjukan langsung, demikian dikatakan Karo Bina APP & LPBJP, menurutnya semua pihak punya komitmen yang sama dalam pelaksanaan program, Pemprov juga ingin cepat dan tepat dalam membelanjakan anggarannya dengan tetap mempertahankan kualitas belanja, demikian dikatakan.
Selain itu dikatakan mulai tahun 2018 Biro Bina APP & LPBJP telah membangun suatu aplikasi yang bernama “SIMPEL-PBJ (Sistem Informasi Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah)” tujuannya adalah Perangkat Daerah dalam mengajukan paket lelang kepada ULP Provinsi NTB yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional saat ini bisa dilakukan dengan aplikasi SIMPEL secara online.
Sementara aplikasi yang sudah berjalan dari tahun sebelumnya yang dikelola oleh Biro Bina APP LPBJP yaitu “emonev Pemerintah Provinsi NTB”, sistem rekapitulasi pelaporan yang diinput oleh masing Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTB terkait dengan realisasi keuangan maupun fisik, progres lelang melalui ULP dan progres non ULP yang dieksekusi langsung kegiatannya oleh pejabat pengadaan di masing-masing OPD.
Dihadapan para awak media Ir. Swahip, MT – Karo Bina APP & LPBJP menambahkan salah satu sistem pemantauan realisasi APBD Kab/ Kota secara online dengan nama TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran), dengan ketiga sistem aplikasi ini masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat melihat real time perkembangan serapan anggaran dari hari ke hari masing-masing perangkat daerah dan perkembangan status paket lelang yang diproses oleh ULP Provinsi NTB dan perkembangan serapan APBD Kab/ Kota setiap bulannya melalui online,"jelasnya.[ro3/rir/fir/gmc]
