Jakarta, GetarMerdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian apakah benar apa yang disampaikan sebagian masyarakat bahwa Pilkada Serentak itu lebih banyak mudaratnya.
"Kami memberikan masukan berdasarkan masukan dari masyarakat bahwa ada sebagian publik menilai Pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung KPK, Jakarta, Senin.
Bambang mengungkapkan, untuk maju sebagai kepala daerah para calon sangat membutuhkan biaya sangat tinggi sehingga pada ujungnya mereka korupsi.
"Karena makin memperbesar korupsi di daerah-daerah karena untuk maju sebagai Kepala Daerah itu sangat dibutuhkan biaya yang sangat tinggi dan akhirnya ujung-ujungnya korupsi," kata Bambang yang hari ini berbicara dengan KPK untuk membicarakan strategi pencegahan tkorupsi yang masif diakibatkan Pilkada.
"Tadi kami tidak bicara teknis tidak bicara kasus tetapi lebih bicara strategi bagaimana melakukan pencegahan terhadap korupsi yang masif terutama yang diakibatkan oleh pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Bambang usai memenuhi undangan KPK dalam rangka peluncuran Laporan Tahunan KPK dan juga acara "KPK Mendengar".
Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa lembaganya akan melakukan kajian kembali dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
"Tadi juga Pak Syamsuddin Haris dari LIPI juga datang, nanti kami undang lah banyak ahli banyak pakar kami undang, untung ruginya baik buruknya apakah Pilkada Langsung apakah Pilkada Keterwakilan seperti yang lalu," ungkap Agus.
[ROL/GMC]
Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : AntaraNews
