Follow Us

|
JADWAL SHOLAT Subuh 04:40:55 WIB | Dzuhur 11:59:10 WIB | Ashar 15:19:22 WIB | Magrib 17:52:17 WIB | Isya 19:04:59 WIB
BERITA UTAMA

Mendagri desak kepala daerah sosialisasikan Pilkada 2018

Journalist: Purnomo Edi/ desk info | Rabu, 28/02/2018 | 16:46 WIB
Getty Images ©2018 GetarMerdeka.com - Tjahjo Kumolo. ©2015 Merdeka.com
"Aroma Pilkada serentak aroma wajar-wajar saja, pemerintah optimis (Pilkada berjalan lancar) karena diback up penuh kepolisian, dibantu TNI,"
Jakarta, GetarMerdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau kepada para kepala daerah untuk menyukseskan hajatan Pilkada 2018. Para kepala daerah juga diminta turut serta untuk mensosialisasikan tentang pesta demokrasi kepada masyarakat.
Tjahjo menerangkan, tahun ini merupakan tahun politik di Indonesia. Para kepala daerah musti turut serta untuk membangun budaya Pilkada dan pemilu yang bermartabat. Salah satu kunci sukses demokrasi, kata politikus PDIP ini adalah sosialisasi.
"(Kepala daerah) Tolong dibantu sosialisasi sebagai kunci sukses demokrasi. Tahun ini tahun politik. Kita lawan politik uang. Lawan kampanye berujar kebencian, berfitnah ria, apalagi menyangkut masalah SARA. Ini komitmen bersama antara pemerintah, penyelenggara Pemilu, polisi dan KPK untuk melawan," katanya di rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 Regional 1 di Rich Jogja Hotel, Selasa (27/2).
Tjahjo mengaku optimis penyelenggaraan Pilkada 2018 serentak akan berjalan dengan lancar. Sebab penyelenggaraan Pilkada serentak ini mendapatkan pengamanan total dari pihak kepolisian yang juga dibantu oleh TNI.
"Aroma Pilkada serentak aroma wajar-wajar saja, pemerintah optimis (Pilkada berjalan lancar) karena diback up penuh kepolisian, dibantu TNI," papar Tjahjo.
Terkait banyaknya kepala daerah yang tersangkut Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Tjahjo mengatakan hal itu telah menjadi pembicaraan dalam.pertemuan antara KPK dengan Mendagri pada Senin (26/2) kemarin di Gedung KPK. Tjahjo mengaku tak akan mungkin melakukan pengawasan secara penuh kepada para pemimpin daerah.
"Hanya intinya KPK menyampaikan area rawan korupsi itu harus dipahami, lah kok masih ada OTT, lah mosok harus mengawasi (24 jam). Kan gak. Yang tahu jual beli jabatan atau tindak korupsi hanya diri sendiri dan Yang Maha Kuasa. Untuk itu kepala daerah kan harus paham dalam mengelola kebijakan maupun anggaran," tutup Tjahjo.
[mdk/fik/gmc]
Redaktur IT : Firman W. Prasetyo

Sumber : merdekacom




ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Indonesia Satu

Merdeka Network

Ekonomi Bisnis

Trending Selebriti

Citizen Jurnalism