Sumbawa Besar, GetarMerdeka.com - Prajurit TNI harus netral dalam politik apalagi pada Pilkada NTB mendatang.
Prajurit TNI harus netral dalam politik apalagi pada Pilkada NTB mendatang. Hal ini ditegaskan Kumdam IX Udayana Mayor CHK Daniel Saputro didampingi Kapten CHK Hendriana saat memberikan penyuluhan hukum di wilayah Kodim 1607 Sumbawa, Senin (26/2).
Dijelaskannya, saat ini sejumlah daerah tengah mempersiapkan pelaksanaan Pilkada, dan pasangan calon sudah mulai bergerilya. Terkait hal ini, Panglima TNI menekankan kepada setiap prajurit harus netral, tidak terlibat dalam segala bentuk politik praktis termasuk mengomentari atau mengintervensi istrinya untuk mendukung pasangan calon tertentu. “Biarkan istri-istri prajurit memilih sesuai dengan hati nuraninya, demikian juga kepada prajurit pada saat pemilihan tidak boleh mendekati apalagi memasuki TPS, itu dilarang keras karena ini menyangkut netralitas TNI,” cetusnya di hadapan Dandim, 1607 Sumbawa, Letkol ARM Sumanto S.Sos dan para perwira setempat.
Dalam penyuluhan hukum tersebut, Kumdam IX juga mengingatkan, jika terjadi permasalahan di lingkungan Kodam IX/Udayana, prajurit berhak meminta kuasa hukum agar dapat meminta bimbingan atau arahan di dalam persidangan. “Kepada prajurit yang bermasalah pada saat selesai di BAP di POM Dam, harus dibaca jangan asal paraf saja karena di dalam persidangan tidak bisa menuntut atau berkelit lagi karena sudah dibumbuhi tanda tangan prajurit,” tukasnya.
Demikian juga terhadap perkembangan media social yang kian pesat, setiap keluarga TNI agar pandai-pandai memilah dan menyikapi setiap pemberitaan dan tidak ikut-ikutan menyebarkan berita yang tidak jelas (Hoax). Sebab hal ini bisa dijerat UU ITE yang akhirnya akan merugikan diri sendiri.
Mengenai disersi, Mayor Daniel mengaku kerap dilakukan anggota. Disersi ini bisa terjadi karena masalah klasik di antaranya tidak masuk kantor (bertugas) tanpa alasan yang jelas, masalah perempuan, hutang piutang karena judi dan mental prajurit tidak mampu menyelesaikan masalah akhirnya melarikan diri dari tugas. “Kalau ada suatu permasalahan segera diselesaikan dengan baik jangan sampai mengambil jalan pintas dengan melakukan disersi sehingga dapat berdampak kepada diri sendiri,” ujarnya mengingatkan.
Di bagian lain penyuluhan hukum, Mayor Daniel dan Kapten Hendriana menyinggung soal asusila. Saat ini sudah berlaku UU Pornografi. Bagi setiap prajurit diingatkan tidak menyimpan atau mengunduh film porno. Karena ketika diadakan Sidak HP ketika ditemukan ada film porno akan dikenakan sanksi sesuai hukum.
Di akhir kegiatan penyuluhan hukum tersebut, dilakukan pembagian buku tentang hukum yang diserahkan secara simbolis kepada anggota Kodim 1607/Sumbawa.[JEN-SR/GMC]
Redaktur IT : Firman W. Prasetyo
Sumber : samawareacom
