KPK Adakan Diklat Calon Penyuluh Antikorupsi di NTB

Selasa, 09/07/2024 | 22:23 WIB | NEWS

Reporter: Getar Merdeka Red IT: Firman Wage Prasetyo

"Kalau semua ASN sudah hafal definisi korupsi, pungli, dan gratifikasi, tinggal bagaimana komitmen konsistensi kita untuk melaksanakannya. Kadang-kadang kita hanya pandai omong, tapi implementasi sulit."

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) di Gedung BPSDMD, Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 8-12 Juli 2024. Foto-foto: KPK (screenshot) Getty Images © 2024 GetarMerdeka.com

Mataram, GetarMerdeka.com — DIREKTORAT Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menyelenggarakan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) di Gedung BPSDMD, Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 8-12 Juli 2024.

Diklat diikuti sebanyak 49 peserta yang berasal dari sekitar 15 organisasi perangkat daerah, di antaranya Inspektorat, BPSDM, termasuk tiga peserta dari Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali.

Bersamaan diklat tersebut, Lembaga Sertifikasi Profesi KPK juga melakukan sertifikasi penyuluh antikorupsi jalur pengalaman terhadap 12 orang.

Direktur Diklat Antikorupsi KPK Dian Novianthi berharap diklat dapat melahirkan lebih banyak Paksi berstandar nasional dan menjadi garda terdepan dalam pembangunan integritas di lingkup kerjanya masing-masing.

Dian juga mengingatkan Pemprov NTB terkait dengan Survei Penilaian Integritas (SPI). Dari hasil survei, terdapat beberapa celah yang perlu diperbaiki. "Masih banyak ruang perbaikan yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Kami support, mari kita sama-sama tingkatkan skor SPI ini," katanya saat sambutan di hari pembukaan diklat, Senin (8 Juli).

Di sisi lain, "Salah satu catatan kami, yang masih kurang adalah sosialisasi antikorupsi. Jadi, pegawai internal masih merasa kurang adanya sosialisasi antikorupsi," ujarnya.

Oleh karenanya, peran penyuluh antikorupsi sangat membantu dalam membangun budaya integritas dengan menularkan terus-menerus nilai-nilai "Jumat Bersepeda KK", antara lain jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

Direktur Diklat Antikorupsi KPK Dian Novianthi menyerahkan cenderamata kepada Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim

Di NTB, saat ini baru terdapat 18 penyuluh antikorupsi yang masih aktif dan tergabung dalam Forum Penyuluh Antikorupsi NTB (Forum PAK NTB). "Pada kesempatan ini sekalian kami ingin memperkenalkan forum tersebut agar ke depan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya melalui sosialisasi antikorupsi di NTB," katanya.

Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat Ibnu Salim yang membacakan sambutan Pj Gubernur mengapresiasi pelaksanaan PELOPOR dan sertifikasi Paksi jalur pengalaman. Kerja sama antara Pemprov NTB dan KPK ini diharapkan bisa mewujudkan pemerintah yang bersih dan berintegritas. "Ini bukti bahwa kita bersama-sama berkomitmen dan berupaya untuk memberantas korupsi dan membangun integritas di setiap lini pemerintahan," tutur Ibnu.

Ia mengatakan, peran apratur sipil negara sangat krusial dalam memberikan pelayanan yang antikorupsi. Oleh karenanya, budaya integritas dan kompetensi penting dibangun. Di sinilah, menurutnya, Paksi memiliki peran signifikan.

"Kalau semua ASN sudah hafal definisi korupsi, pungli, dan gratifikasi, tinggal bagaimana komitmen konsistensi kita untuk melaksanakannya. Kadang-kadang kita hanya pandai omong, tapi implementasi sulit," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia mendorong agar ASN perlu mendukung SPI yang dilakukan oleh kPK. Menurutnya, SPI bagian dari indikator upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. (Sumber: aclc.kpk.go.id)

[gmc/kpk/ikp/adv]

SHARE